SELAMA 2019, pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede.
Terdapat 113 kapal perintis, dengan jumlah 46 trayek yang diberikan penugasan kepada PT Pelni dan 67 trayek untuk swasta.
Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 persen beroperasi di wilayah Indonesia Timur.
Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP.
Seiring perjalanan program tol laut yang akan memasuki usia 5 tahun, banyak hal positif yang tercatat. Seperti kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan.
Volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan. Pada 2016 sebesar 81.404 ton dan tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton.
Kemudian, meningkatnya respon dan keragaman muatan balik. Sebelumnya, respon muatan balik Tol Laut sangat minim.
Saat ini, muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai.
Karena itu, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada. Kemudian, memaksimalkan peran pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut.
“Hal tersebut menunjukkan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R Agus H Purnomo, saat menjadi keynote speaker dalam acara Diskusi Nasional Poros Maritim dengan Tema ”Optimalisasi Pelayaran & Pelabuhan Terhadap Tol Laut, Seperti Apa?” di Surabaya, Kamis (3/10).
Program tol laut bukan semata-mata milik satu Kementerian atau Lembaga saja. Melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah, serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal.*