”Meskipun selisih suara melebihi ambang batas 2%” terdapat pelanggaran yang bersifat terukur dan serius, yakni terkait keabsahan ijazah Paket C milik Cawabup Nomor Urut 2 dan ”dugaan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” ujar Heru di hadapan Majelis Hakim.
Menurut Pemohon, ijazah yang digunakan oleh Nurjana Hasan Yusuf yang disebut berasal dari PKBM Samratulangi, Kota Manado diduga cacat secara yuridis. Keabsahan dokumen tersebut seharusnya menjadi syarat utama dalam pencalonan.
“Dengan meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pendidikan minimal setara SLTA, Termohon telah melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.
Politik Uang
Lebih jauh, Heru juga menjelaskan adanya praktik politik uang yang dilakukan secara masif oleh Pihak dengan melibatkan tim sukses, kepala desa, hingga anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurut Heru, terjadi pembagian uang kepada pemilih di sejumlah wilayah, seperti di Desa Maningkapoto, Kecamatan Kwandang, serta transfer dana kepada sejumlah kepala desa dalam sebuah pertemuan tertanggal 1 April 2025 yang berlangsung di rumah tim sukses paslon nomor 2.
Tak hanya itu, kata Heru, setelah menerima Tunjangan Hari Raya (THR), para kepala desa juga mengadakan pertemuan langsung dengan pasangan calon di Rumah Dinas DPRD Provinsi Gorontalo.
