Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, menyambut baik komitmen ini demi masa depan industri kreatif tanah air.
“Pembajakan digital bukan hanya merugikan para pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas film, musik, dan video streaming, tetapi juga mencederai hak moral serta ekonomi para pencipta,” kata Fauzan.
”Sinergi ini sejalan dengan agenda nasional pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif digital nasional. Kami ingin mengubah fokus dari sekadar ‘pelarangan’ menjadi dukungan nyata bagi ketahanan ekonomi nasional.”
Ketua Umum AVISI, Hermawan Sutanto, menegaskan bahwa perang melawan pembajakan digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk media, industri kreatif, dan platform digital.
Menurut riset UPH 2025, jumlah penonton ilegal 2025 diestimasi 50,2 juta orang, dengan rasio 1 legal berbanding 2 ilegal. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm tentang betapa krusialnya peran edukasi publik, kata Hermawan.
”Melalui jangkauan luas media anggota AMSI, kita memiliki kesempatan untuk mengubah perilaku masyarakat dengan menyadarkan mereka akan risiko keamanan siber—seperti malware dan pencurian data pribadi—serta dampak negatif pembajakan bagi keberlangsungan ekosistem kreatif nasional,” ujarnya.
Menjaga Kemerdekaan Pers dan Standar Etika
