AMSI Desak Sengketa Pemberitaan Diselesaikan Dewan Pers, Bukan Lewat Pengerahan Buzzer

Darilaut - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengimbau warga masyarakat yang memiliki sengketa pemberitaan dengan media massa untuk menyelesaikannya melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap pengaduan terhadap media bisa disampaikan pada redaksi untuk memperoleh hak jawab dan koreksi.

Jika dinilai belum memuaskan, warga bisa mengadu ke Dewan Pers untuk dicarikan solusi melalui mediasi. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Pers adalah lembaga negara yang berhak memberikan penilaian atas ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik serta memberikan sanksi pada media massa.

“Imbauan ini menjadi penting karena sejak Selasa 26 Mei 2020 lalu terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan Detikcom yang menulis berita terkait Presiden Joko Widodo. Korban mengalami intimidasi, doxing, teror, bahkan diancam akan dibunuh,” demikian Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut dan Ketua Departemen Advokasi AMSI Nuruddin Lazuard, dalam siaran pers, Kamis (28/5)

Kasus ini bermula ketika Detikcom menurunkan berita tentang rencana Presiden Joko Widodo membuka mal di Bekasi, Jawa Barat, di tengah pandemi Covid-19. Informasi itu berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi.

Belakangan berita itu dikoreksi karena ada ralat dari Kabag Humas Pemkot Bekasi, yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik dalam rangka persiapan new normal setelah PSBB.

Setelah koreksi itu dipublikasikan, kekerasan terhadap jurnalis Detikcom mulai terjadi. Identitas pribadi jurnalis itu dibongkar dan dipublikasikan di media sosial, termasuk nomor telepon dan alamat rumahnya.

Jejak digitalnya diumbar dan dicari-cari kesalahannya. Dia juga menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp . Serangan serupa ditujukan pada redaksi media Detikcom .

Hal ini jelas mencederai kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pers tentu tidak alpa dari kesalahan. UU Pers dibuat untuk memastikan koreksi bisa dilakukan, dengan tetap menjunjung perlindungan terhadap kebebasan pers. Kesalahan jurnalistik tidak boleh berujung pada kekerasan atau pemidanaan terhadap wartawan.

Dengan kebebasan pers yang kokoh, publik diuntungkan oleh adanya mekanisme check and balances untuk memastikan akuntabilitas pemerintah melayani kepentingan warga. Menyerang pers dan mengintimidasi wartawan hanya akan mencederai ekosistem informasi yang kredibel dan bebas, serta merusak demokrasi.

Untuk itu, Pengurus Pusat AMSI menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendesak pejabat pemerintah atau warga negara yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa untuk menggunakan mekanisme penyelesaian yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Caranya dengan mengirimkan permintaan hak jawab maupun koreksi ke media terkait, lalu jika tidak mendapat respon yang diharapkan, baru mengadukan masalahnya ke Dewan Pers. Sejak era reformasi 1998, inilah mekanisme yang telah disepakati secara hukum untuk menyelesaikan sengketa pers tanpa mengganggu independensi media maupun kebebasan pers.

Kedua, mengkritik keras perisakan dan intimidasi siber (terutama praktek doxing atau membuka informasi pribadi) yang dilakukan para buzzer maupun warganet yang berpotensi merusak kebebasan pers dan demokrasi di negeri ini. Tanpa pers yang bebas dan jurnalisme yang berkualitas, informasi yang beredar di masyarakat akan mudah disetir oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai kepentingan politik maupun ekonomi.

Ketiga, meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan pelanggaran pidana berupa kekerasan siber (perisakan online dan doxing), maupun ancaman pembunuhan terhadap jurnalis, hingga pelakunya diadili di pengadilan.*

AMSI Desak Sengketa Pemberitaan Diselesaikan Dewan Pers, Bukan Lewat Pengerahan Buzzer

AJI Jakarta: Usut Doxing, Intimidasi, Ancaman Pembunuhan Jurnalis Detikcom

Tempe dan Kecap Manis Untuk ABK di Argentina

Postingan Terkait

11 Wisatawan Mancanegara Korban Kecelakaan Laut di Teluk Tomini Berada di Resort Pulau Una-Una

Topan Noul Mendekati Hong Kong

13 Korban Kapal Tenggelam di Teluk Tomini Termasuk Wisatawan Mancanegara Selamat, 1 Hilang

Korban Kapal Hilang di Teluk Tomini 14 Orang, 11 Wisatawan Mancanegara

Salah Satu Wisman Korban Kapal Hilang di Teluk Tomini Seharusnya Berangkat Siang Ini Dari Gorontalo ke Manado

Badai Tropis Noul Akan Menguat Menjadi Topan Saat Mendekati Hong Kong

Badai Tropis Noul Menguat di Laut Cina Selatan

Ini Daftar 11 Nama Wisatawan Mancanegara yang Hilang di Teluk Tomini

Tempe dan Kecap Manis Untuk ABK di Argentina

Komentar tentang post

TERBARU

11 Wisatawan Mancanegara Korban Kecelakaan Laut di Teluk Tomini Berada di Resort Pulau Una-Una

Topan Noul Mendekati Hong Kong

13 Korban Kapal Tenggelam di Teluk Tomini Termasuk Wisatawan Mancanegara Selamat, 1 Hilang

Korban Kapal Hilang di Teluk Tomini 14 Orang, 11 Wisatawan Mancanegara

Salah Satu Wisman Korban Kapal Hilang di Teluk Tomini Seharusnya Berangkat Siang Ini Dari Gorontalo ke Manado

Badai Tropis Noul Akan Menguat Menjadi Topan Saat Mendekati Hong Kong

AmsiNews

REKOMENDASI

Mikroplastik Terakumulasi dalam Rantai Makanan

Tak Ada Cold Storage, Ikan di Sangihe Dibuang ke Laut

Limbah Makanan Memperburuk Perubahan Iklim

Pembatasan Sosial Berskala Besar Tidak Lepas dari Aspek Demografi dan Geografi

Tim Fakultas Kedokteran UNG Berikan Layanan Kesehatan Bagi Warga Terdampak Banjir di Gorontalo Utara

2 Helikopter Indonesia Bantu Daerah Terkena Bencana Topan di Filipina

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password