• Perusahaan teknologi harus menerapkan kebijakan moderasi yang lebih ketat dan menyesuaikan algoritma mereka untuk membatasi penyebaran disinformasi dan memberikan visibilitas pada konten masyarakat adat.
• Masyarakat adat harus mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melaporkan disinformasi iklim melalui jaringan antar-komunitas dan platform media independen, mendukung penyebaran informasi iklim yang akurat dan memperkuat advokasi yang dipimpin oleh masyarakat adat.
Secara bersama-sama, rekomendasi ini mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis bukti terhadap tata kelola iklim.
Rekomendasi ini menekankan kebutuhan mendesak akan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi dan pemusatan peran masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan nasional di Indonesia.
Mengadopsi rekomendasi ini sangat penting bagi semua pemangku kepentingan terkait yang berada pada posisi untuk mengatasi disinformasi dalam konteks di mana prioritas pembangunan nasional ditempatkan di atas hak-hak masyarakat adat.
Melakukan hal tersebut tidak hanya akan membantu mengurangi penyebaran dan dampak disinformasi iklim, tetapi juga melindungi hak, pengetahuan, dan mata pencaharian masyarakat adat yang menghadapi kerentanan struktural.
