Partai politik juga dinilai turut memperkuat fenomena ini, “Kandidat dari dinasti biasanya sudah punya tiga modal utama, yaitu popularitas, elektabilitas, dan isi tas,” ujarnya.
Tak jarang, pemilih sendiri bersikap permisif, bahkan mendukung kandidat dinasti karena pesimisme terhadap munculnya pemimpin alternatif.
Dari 40% wilayah dikuasai dinasti, hanya 40% yang menang atau dari 659 kandidat dinasti, hanya 263 yang berhasil menang.
Namun, menurut Yoes, angka kekalahan ini tak bisa dijadikan bukti bahwa sistem politik terbuka. Yang perlu dilihat adalah siapa yang diberi akses untuk maju sejak awal, ”banyak calon potensial tersingkir sebelum kontestasi dimulai,” ujarnya.
Lebih jauh, Yoes menyoroti perlunya riset lanjutan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial.
Seperti halnya, apakah dinasti politik mempercepat atau menghambat pembangunan? apakah mereka cenderung muncul di daerah miskin? dan bagaimana hubungan dinasti dengan tata kelola yang bersih?
Peneliti BRIN, Kurniawati Hastuti Dewi, membahas aspek gender dalam politik dinasti. Menurut Kurniawati, risetnya tentang catatan pemantik diskusi demokrasi dalam cengkeraman dinasti.
Kurniawati mengajak peserta melihat sisi lain dari fenomena ini. Dalam penelitiannya sejak era Pilkada berlangsung, Kurniawati menemukan bahwa semakin banyak perempuan kepala daerah yang berasal dari keluarga dinasti, terutama sebagai istri atau anak pejabat sebelumnya.
