Darilaut – Tren peningkatan curah hujan ekstrem di Indonesia berkorelasi langsung dengan kenaikan suhu permukaan dan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK).
Dampak perubahan iklim, seperti mencairnya gletser di Papua dan naiknya suhu muka air laut, memicu bencana hidrometeorologi ekstrem, seperti banjir yang melanda Jabodetabek awal Maret 2025.
Untuk itu, Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menjelaskan pentingnya pemahaman mendalam tentang pengaruh iklim dan cuaca terhadap kehidupan manusia.
Hal ini diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat melakukan mitigasi, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana secara efektif.
“Kekeringan dan banjir adalah dua sisi mata uang dari perubahan iklim. Keduanya akan semakin parah dan terus berlanjut setiap tahunnya,” ujar Dwikorita dalam Webinar Nasional bertajuk ‘Refleksi Banjir JABODETABEK: Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem’ di Jakarta, Senin (24/3).
Kegiatan ini dirangkai dengan Peringatan Hari Meteorologi Sedunia (World Meteorological Day) ke-75.
Dwikorita mengingatkan bahwa perubahan iklim telah mencapai tahap kritis. Data BMKG menunjukkan periode 2015-2024 adalah yang terpanas dalam sejarah, dengan tahun 2024 mencatat anomali suhu sebesar 1,55 derajat celcius di atas rata-rata pra-industri, melampaui kesepakatan Paris.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 37 ribu kepala keluarga terdampak banjir di Jabodetabek.
Sementara itu, BMKG mencatat 1.891 kejadian cuaca ekstrem di Indonesia periode 1 Januari-17 Maret 2025, yang menyebabkan banjir, pohon tumbang, tanah longsor, kerusakan bangunan, gangguan transportasi, dan korban jiwa.
“Siklus banjir yang semula lima tahunan bisa menjadi lebih sering bahkan setiap tahun jika kita tidak mampu mengelola lingkungan. Ini harus dicegah,” kata Dwikorita.
Data BMKG menunjukkan curah hujan di Bekasi saat banjir 2025 lebih dari 200mm/hari, lebih rendah dari banjir 2020 yang mencapai lebih dari 300mm/hari. Namun, tren curah hujan ekstrem (>150mm/hari) secara umum meningkat di Indonesia, seiring dengan kenaikan suhu permukaan dan konsentrasi GRK.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang tangguh serta berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ketahanan iklim dan bencana.
Pendekatan ini penting agar pembangunan nasional mampu menjawab tantangan iklim dan risiko kebencanaan secara menyeluruh dan berjangka panjang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Jakarta sebagai daerah yang dilalui 13 sungai sangat rentan terhadap banjir dan bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem.
Menurut Pramono, faktor-faktor yang memperburuk situasi, seperti perubahan tata guna lahan di hulu, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.
“Pemerintah DKI Jakarta terus menggunakan data BMKG untuk mengantisipasi banjir, baik akibat kiriman dari hulu, hujan lokal, maupun banjir rob. Kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk meredistribusi curah hujan,” kata Pramono.
Selain itu, Pemprov Jakarta bersama BMKG meningkatkan sistem peringatan dini berbasis teknologi yaitu BMKG Signature khusus wilayah Jakarta.
Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan yang nantinya akan memberikan informasi cuaca secara akurat dan tepat waktu kepada masyarakat sekaligus dapat merancang kebijakan tata ruang yang lebih adaptaif.
Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Yuke Maulani Septina, mengatakan, alih fungsi lahan di daerah hulu menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayahnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengeluarkan peraturan Gubernur terkait larangan penggunaan area resapan air untuk pembangunan.
“Jadi kalau kemarin ada banjir karena memang di bagian sempadan dan hulu-hulu sungai kita tidak ada penyangganya. Langkah-langlah strategis sedang kami jalankan terutama mengembalikan fungsi kawasan lindung ke semula,” ujarnya.