Penyelenggaraan data lamun yang mengikuti standar nasional akan memastikan data tersebut dapat diakses dan diperbagi-pakai antarinstansi. Hal ini sangat penting untuk memastikan kebijakan mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan ruang laut menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (evidence-based policy), kata Doddy.
Dalam forum yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Laut Nasional tersebut, Leny, yang mewakili Direktur Konservasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menjelaskan bahwa perlindungan ekosistem lamun merupakan investasi pembangunan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
KKP terus mendorong penerapan pendekatan Ocean Accounting, yaitu sistem yang mengintegrasikan data ekologi dengan informasi ekonomi secara komprehensif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya laut.
