Darilaut – Kondisi sektor perikanan hingga akhir April ini masih diwarnai dengan menurunnya harga pada sejumlah komoditi.
Di Pantai Utara Jawa (Pantura) pembudidaya resah karena harga ikan bandeng cenderung turun. Sementara di Tegal, harga ikan hasil tangkapan nelayan anjlok hingga 60 persen.
Menurut Ketua Dewan Pembina Serikat Petambak Pantura Indonesia (SPPI) Riyono, saat ini sektor budidaya perikanan menghadapi pukulan yang sangat berat. Selain harga hasil budidaya yang cenderung turun, harga pakan naik karena imbas bahan baku impor.
“Kawan-kawan petambak mulai resah karena harga ikan bandeng yang cenderung turun, pasar yang tidak pasti dan langkah recovery masih gelap,” kata Riyono, Rabu (29/4).
Berdasarkan data yang dimiliki SPPI khususnya di wilayah Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, saat ini potensi udang vaname yang siap panen sebanyak 500 ton.
Data koperasi perikanan darat Minorejo tahun 2019 produksi ikan bandeng sebesar 662, 239 ton. Dengan 58 petambak mulai dari produksi minimal 2 – 50 ton per tahun.
Riyono berharap pemerintah dapat mengambil langkah terhadap keluhan petambak. Seperti mencarikan pasar ikan bandeng dengan harga memadai.
“Kami berharap BUMN (Badan usaha Milik Negara) bisa membeli panen petambak. Kemudian dimasukkan dalam paket jaring pengaman sosial pemerintah,” katanya.
Minimal, ada pengusaha besar yang membeli hasil panen pembudidaya ikan ikan.
Para pembudidaya sudah melakukan berbagai upaya. Seperti menyampaikan hal tersebut dan melakukan dialog dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan. Namun belum membuahkan hasil.
Menurut Riyono, petambak mengharapkan ada kebijakan serius dari pemerintah pusat menyelesaikan masalah ini.
“BUMN harus membeli dan menjadikan ikan sebagai paket dalam bansos (bantuan sosial) untuk rakyat terdampak corona,” ujar Riyono.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tegal Warnadi mengatakan, saat ini terjadi penurunan harga ikan hingga mencapai 60 persen dan ketidakmampuan pengelola TPI di Tegal melakukan pembayaran kepada nelayan.
“Harga ikan teri turun dari Rp 10.000/kg menjadi Rp 4.000/kg dan hasil lelang ikan tidak bisa dibayarkan sepenuhnya oleh pengelola TPI,” kata Warnadi.
Pihaknya juga menyayangkan bahwa sejauh ini belum ada intervensi pemerintah maupun BUMN Perikanan untuk melakukan pembelian langsung hasil tangkapan ikan di Tegal.
Dalam diskusi daring (dalam jaringan) Rabu (29/4) dengan tema “Pembelian Hasil Perikanan oleh BUMN dan Swasta di Masa Covid-19”, BUMN dan pihak swasta siap membeli hasil perikanan.
Diskusi ini dilaksanakan oleh SAFE Seas Project yang merupakan program kerjasama antara Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.
Untuk menyerap hasil perikanan ditengah pandemik, BUMN Perikanan dan swasta siap melakukan pembelian hasil tangkapan ikan nelayan di sejumlah daerah. PT Bintang Mandiri Bersaudara di Bitung telah melakukan pembelian ikan cakalang dan baby tuna langsung dari nelayan dengan harga normal.
Sementara Perum Perindo sebagai salah satu BUMN perikanan sedang menunggu surat penugasan dari Kementerian Koordinasi Perekonomian untuk menjadi offtaker hasil nelayan dan petambak dengan target sebanyak 3.000 ton/bulan.
Namun upaya mempertahankan produksi ikan saat ini terkendala dengan distribusi dan penjualan akibat kebijakan PSSB di sejumlah daerah dan menurunnya permintaan.
Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan pemerintah perlu cepat mengeluarkan Surat Penugasan kepada BUMN agar pembelian hasil tangkapan nelayan disejumlah daerah dapat segera dilakukan. Pihaknya juga melihat masih ada bottleneck yang perlu diselesaikan karena produksi yang tinggi saat ini belum ditunjang oleh jalur distribusi yang mendukung.
“Produksi ikan di pulau Jawa dalam bulan April diperkirakan masih mencapai 39.000 ton, tertinggi dari seluruh pulau besar di Indonesia tapi sejumlah usaha pengolahan justru kekurangan row material,” kata Abdi.
Kepada daerah yang memberlakukan PSBB diminta untuk memberikan dispensasi kepada usaha penangkapan ikan agar tetap beroperasi. “Kegiatan bongkar ikan di sejumlah pelabuhan terhenti karena pembatasan, padahal protokol kesehatan dapat diberlakukan secara ketat,” kata Abdi.
Dalam diskusi online tersebut, Direktur utama Perum Perindo, Farida Mokodompit mengatakan, Perindo siap menjadi menjadi pelaku Sistem Resi Gudang untuk menampung hasil tangkapan nelayan yang melimpah.
“Perum Perindo saat ini mengelola 15 cold storage dari Aceh sampai Papua dengan kapasitas total 4.170 ton,” kata Farida.
Selain akan melakukan pembelian ikan, Perum Perindo akan memperkuat distribusi dan penjualan. Perindo telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah untuk memasukan ikan sebagai paket sembako dalam skema bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah.
“Secara khusus di DKI Jakarta kami ikut dalam dalam Program Warung Tetangga sebagai pemasok bahan pangan dengan sistem online dan memsukan ikan dalam program warung pangan,” kata Farida.
Sementara itu Direktur Bintang Mandiri Bersaudara, Abrizal Ang mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembelian ikan disejumlah daerah antara lain di Halmahera, Papua, NTT dan NTB ditengah menurunnya permintaan food service.
“Untungnya permintaan ritel meningkat termasuk permintaan pemerintah untuk keperluan bansos sehingga penjualan kami masi bisa pertahankan,” kata Abrizal.
Adapun untuk jenis tuna segar ukuran besar pihaknya masih belum melakukan pembelian karena menurunnya permintaan ekspor.
Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono mengatakan, kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan pekerja ditengah merebaknya Covid-19.
Pemerintah perlu segera mengeluarkan protokol kesehatan bagi awak kapal perikanan, nelayan dan pekerja perikanan di unit pengolahan ikan.
“Pemerintah perlu mengeluarkan protokol kesehatan bagi awak kapal perikanan sebab selain untuk melindungi mereka, protokol tersebut akan menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk menghasilkan pangan yang aman untuk kepentingan dalam negeri maupun ekspor,” katanya.*