Darilaut – Republik Indonesia dan Prancis memperkuat hubungan kerja sama maritim dan kelautan untuk pembangunan ekonomi bersama.
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar telah menerima courtesy call Menteri Kelautan Prancis, Annick Girardin, yang tengah melakukan lawatan ke Indonesia, Selasa (8/6).
Menteri Kelautan Prancis menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara non-Eropa pertama yang dikunjunginya sejak menjabat pada Juli 2020.
Pertemuan membahas langkah konkret merealisasikan potensi peningkatan kerja sama bilateral RI-Prancis, khususnya di bidang kemaritiman dan kelautan, serta kerja sama yang lebih luas dalam kerangka Indo-Pasifik.
Wamenlu RI menggarisbawahi bahwa terdapat potensi kerja sama yang besar yang dalam lingkup kemaritiman. Terutama pemanfaatan dan pengelolaan natural capital, baik di darat maupun di laut, secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
Dengan pendekatan nilai kesetaraan, keadilan, dan kemajuan kedua belah pihak, Indonesia menyambut positif berbagai inisiatif peningkatan kerja sama bilateral yang diupayakan pemangku kepentingan kedua negara.
Sebagai mitra strategis Indonesia, Prancis mengharapkan kedua negara saling mendukung dalam menyuarakan solusi terhadap tantangan global pada forum internasional.
Prancis dan Indonesia juga perlu mengedepankan kerja sama konstruktif dalam menghadapi tantangan bersama tersebut. Dukungan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia pada ranah kemaritiman tidak terlepas dari upaya bersama mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14: Life Below Water.
Menteri Girardin memberikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap terpilihnya Prancis sebagai Development Partner ASEAN dan menegaskan untuk bekerjasama dan berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia.
Termasuk dengan pelibatan komunitas bisnis Prancis di Indonesia dan juga lembaga Agence Française de Développement (AFD).
Menteri Girardin juga telah menandatangani dua kesepakatan, LoI Pembentukan Mekanisme Dialog Bilateral Maritim dan Joint Statement untuk Pengembangan Program Kerja Sama Kelautan dan Perikanan. Kemudian menyaksikan penandatanganan LoI untuk Pengembangan Eco-Fishing Ports di Indonesia antara KKP RI dengan AFD.
Ketiga kesepakatan merupakan wujud komitmen kedua negara untuk meningkatkan dan merealisasikan kerja sama maritim.
Secara khusus, Bilateral Maritime Dialogue menjadi mekanisme payung yang strategis bagi diplomasi bilateral untuk memastikan agar kerja sama di bidang maritim diimplementasikan secara konkret dan terarah guna memajukan pembangunan Indonesia dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Modernisasi Kapal Riset
Sementara itu, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ocky Karna Radjasa menyambut kedatangan Menteri Kelautan Perancis Annick Girardin, di dermaga Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Jakarta, pada Rabu (9/6).
Menteri Annick bersama AFD melakukan kunjungan kenegaraan dengan meninjau Kapal Baruna Jaya VIII milik LIPI. Dalam acara singkat tersebut, Menteri Annick menyempatkan diri berada di ruang nahkoda, serta meninjau kondisi kapal.
Menteri Kelautan Prancis, Annick Girardin menyampaikan terimakasih dan mengungkapkan bahwa dia sangat tersentuh dengan sambutan yang hangat dari LIPI.
Annick mengatakan sangat memahami bahwa LIPI perlu bantuan untuk memodernisasi Kapal Riset supaya LIPI bisa melakukan penelitian dengan lebih optimal.
Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI, Nugroho Dwi Hananto menjelaskan secara singkat tentang riset dan hasilnya kepada Menteri Annick.
“Ini beberapa riset yang pernah dilakukan tim peneliti LIPI dengan fasilitas kapal ini,” kata Nugroho.
Menurut Nugroho pengadaan kapal riset penjelajah samudera baru dan retrofit Kapal Riset Baruna Jaya VIII akan semakin mengoptimalkan para peneliti Indonesia mengungkap kekayaan alam laut dan samudera Indonesia, yang tidak hanya tersebar dalam luasan namun juga pada kedalaman.
Di samping itu, menurut Nugroho, inovasi manajemen riset dan penguatan kapasitas pengelolaan fasilitas riset samudera menjadi komponen penting dalam proyek tersebut.
Inovasi ini mendukung standar pelayanan kapal riset nasional dalam memenuhi standar industri secara global.
“Fasilitas kapal riset penjelajah samudera ini dirancang untuk dapat mendorong riset samudera di bidang geosains kelautan, termasuk pemetaan lantai samudera, riset biota laut dan perikanan, perubahan iklim, serta interaksi antara samudera – atmosfer,” kata Nugroho.
Dengan demikian, percepatan pencapaian tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat diperkuat melalui diplomasi riset. Selain itu, berbagai program ekonomi biru (blue economy) juga mendukung dengan menyediakan data dan informasi kelautan yang akurat.
Komentar tentang post