Abdi mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mesti mempercepat realisasi stimulus bagi kelompok ini karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa dan sudah sebulan ini kehidupan mereka mengalami tekanan.
Menurut Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono, dalam pelaksanaan social security bagi nelayan dan pekerja perikanan agar berpedoman pada basis data yang akurat dan adanya kerjasama unsur pemerintahan dari pusat sampai daerah.
“Nelayan dan pekerja mesti dipastikan masuk dalam skema pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial berdasarkan data asuransi nelayan atau asuransi mandiri, bahkan bisa diperluas dengan verifikasi yang akurat,” kata Nono.
Sementara itu, KKP telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan stimulus perikanan untuk menopang kegiatan perikanan antara lain Bantuan Pemerintah bagi masyarakat nelayan, pembudidaya, pemasar dan petambak garam. Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi nelayan, pembudiaya dan pemasar, pembelian produk perikanan oleh BUMN perikanan, dan sistim resi gudang.
Berkaitan dengan hal tersebut, Yayasan Plan Internasional Indonesia dan DFW Indonesia yang bekerjasama dalam program SAFE Seas Project menggelar diskusi daring (dalam jaringan). Diskusi online ini dengan topik “Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Nelayan dan Pekerja Perikanan’” dengan menggunakan platform Zoom, hari ini.
Komentar tentang post