Darilaut – Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi Nelayan dan pekerja perikanan mendesak dilaksanakan karena banyak nelayan kecil dan anak buah kapal tidak lagi melaut.
Nelayan kecil penangkap rajungan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 90 persen sudah tidak melaut. Adanya wabah virus corona SARS-COV-2, penyebab penyakit Covid-19, menyebabkan harga rajungan turun drastis dari Rp 55.000 per kilo gram menjadi Rp 30.000 per kilo gram.
Turunnya harga rajungan salah satu penyebab karena sejumlah pabrik pengolahan rajungan di Tegal ditutup. Penurunan harga ikan juga terjadi pada jenis lainnya seperti udang dan teri.
Bukan hanya nelayan, awak kapal perikanan yang bekerja di dalam dan luar negeri mulai kembali ke desa.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan, saat ini sekitar 200 orang awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan luar negeri telah kembali ke desa migran Tegal dan Pemalang.
“Mereka kembali karena penghentian operasional penangkapan ikan di negara asal mereka bekerja” kata Abdi.
Di Jawa Tengah dan Bitung, Sulawesi Utara, harga ikan dan daya beli masyarakat turun. Wabah pandemi virus corona, Covid-19, telah memukul semua sektor termasuk perikanan. Dampaknya telah dirasakan nelayan dan pekerja perikanan di sejumlah daerah.
Abdi mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mesti mempercepat realisasi stimulus bagi kelompok ini karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa dan sudah sebulan ini kehidupan mereka mengalami tekanan.
Menurut Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono, dalam pelaksanaan social security bagi nelayan dan pekerja perikanan agar berpedoman pada basis data yang akurat dan adanya kerjasama unsur pemerintahan dari pusat sampai daerah.
“Nelayan dan pekerja mesti dipastikan masuk dalam skema pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial berdasarkan data asuransi nelayan atau asuransi mandiri, bahkan bisa diperluas dengan verifikasi yang akurat,” kata Nono.
Sementara itu, KKP telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan stimulus perikanan untuk menopang kegiatan perikanan antara lain Bantuan Pemerintah bagi masyarakat nelayan, pembudidaya, pemasar dan petambak garam. Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi nelayan, pembudiaya dan pemasar, pembelian produk perikanan oleh BUMN perikanan, dan sistim resi gudang.
Berkaitan dengan hal tersebut, Yayasan Plan Internasional Indonesia dan DFW Indonesia yang bekerjasama dalam program SAFE Seas Project menggelar diskusi daring (dalam jaringan). Diskusi online ini dengan topik “Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Nelayan dan Pekerja Perikanan’” dengan menggunakan platform Zoom, hari ini.
Nara sumber diskusi Dirjen Penguatan Daya Saing Produk, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Prabowo, Direktur Program SAFE Seas Nono Sumarsono, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tegal Warnadi dan Ketua Forum Awak Kapal Perikanan Bersatu Kota Bitung Arnon Hiborang. Adapun moderator diskusi Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia
Diskusi ini menjadi penting sebab hari-hari kedepan nelayan dan pekerja perikanan akan mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa karena kegiatan produksi telah menurun dan semakin melemah.*
Komentar tentang post