Tantangan lain, menurunnya alokasi anggaran KKP menjadi Rp 6,4 triliun pada 2020. Hal ini mesti diatasi dengan peningkatan investasi swasta.
Menurut Abdi, alokasi belanja pemerintah menurun, sementara target PDB perikanan naik menjadi 7,9 persen, sehingga mesti ada terobosan untuk meningkatkan investasii dan ekspor.
Strategi dan teks APBN KKP mudah dibaca dari dokumen yang ada, tapi strategi dan langkah kunci berupa kebijakan progresif yang hingga saat ini belum kelihatan.
“Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mereview 29 kebijakan KKP menimbulkan ketidakpastian baru bagi investor dan publik karena time line review tersebut tidak terlalu jelas kapan diumumkan hasilnya,” kata Abdi.
Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia Muh Arifuddin mengingatkan agar rencana KKP meningkatkan produksi budidaya menjadi 18,44 juta ton tahun 2020 merupakan target ambisius dan memerlukan dukungan semua pihak.
“Perlu dimulai dari baseline karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki peta detail tambak di Indonesia untuk keperluan engineering dan manajemen di tingkat farm level, termasuk untuk tujuan proyek rehabilitasi,” ujar Arif.
Selanjutnya, kata Arif, pemilihan komoditas untuk budidaya perlu dilakukan secara tepat. Udang windu tetap harus jadi prioritas. Untuk daerah yang kurang potensial komoditas bandeng, rumput laut (gracillaria) dan ikan kakap putih bisa juga dikembangkan atau polikultur dengan windu. Tapi tentunya setelah syarat teknis lahan tambak eksisting dibenahi.
Komentar tentang post