Kerusakan Meluas, Ini 9 Provinsi Prioritas Rehabilitasi Mangrove

Darilaut - Pemerintah memfokuskan rehabilitasi mangrove di sembilan provinsi prioritas. Sembilan provinsi ini memiliki kondisi kerusakan ekosistem mangrove cukup luas dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Provinsi tersebut, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

Presiden Joko Widodo telah memberikan mandat untuk merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare dalam kurun waktu 2021–2024.

Dengan pertimbangan luasnya habitat mangrove yang telah berubah menjadi non mangrove, maka program percepatan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu ha yang dicanangkan Presiden menjadi sangat penting.

Untuk mencapai target tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menyusun Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional. Roadmap ini sebagai peta jalan, tata kelola dan garis besar arah pengelolaan mangrove yang akan menjadi acuan bagi para pihak untuk menyusun rencana aksi sesuai tugas masing-masing.

Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah Murtiningsih mengatakan pengelolaan ekosistem mangrove menjadi tanggung jawab bersama. Pemangku Kepentingan dalam rehabilitasi mangrove ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat lainnya, dan Perguruan Tinggi serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam keterangan pers Rabu, (3/8) di Jakarta, Dyah mengatakan banyaknya pemangku kepentingan dalam urusan pengelolaan dan rehabilitasi mangrove tentu saja harus ada koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS).

“Inilah yang harus dilakukan, bekerjanya tidak sendiri-sendiri tetapi saling terintegrasi baik di program maupun pelaksanaan kegiatan,” kata Dyah.

Peran dan hubungan antar lembaga yang dituangkan dalam konsep organisasi pelaksanaan rehabilitasi mangrove dari tingkat pusat sampai dengan tingkat tapak, pertama, fungsi regulative, yaitu memperkuat regulasi dalam rehabilitasi dan pengelolaan mangrove.

Kedua, fungsi pengorganisasian yang memperkuat hubungan dan sinergi antara lembaga dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem mangrove.

Ketiga, fungsi Operasional sebagai pendamping lapangan, termasuk mendorong Desa Mandiri Peduli Mangrove serta pelibatan kemitraan konservasi dan perhutanan sosial.

Menurut Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Ayu Dewi Utari, BRGM melalui keputusan Presiden Nomor 120 tahun 2020 telah diamanatkan memiliki tambahan tugas dan fungsi untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove.

Ayu menjelaskan terkait satuan biaya rehabilitasi mangrove dengan rata-rata Rp25.000.000/ha, diperkirakan kebutuhan anggaran untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare adalah sekurangnya 26 triliun rupiah yang dapat dilakukan melalui beberapa skema, yakni APBN atau APBD.

Kemudian, investasi (melalui izin usaha jasa lingkungan), kewajiban rehabilitasi DAS, pinjaman atau hibah luar negeri (bilateral, multilateral, via trust fund ), CSR perusahaan (baik BUMN, maupun swasta), filantropi, serta community-based melalui perhutanan sosial.

“Faktor biaya merupakan komponen utama, namun bukan merupakan satu-satunya penentu keberhasilan rehabilitasi mangrove,” kata Ayu.

“Pengalaman menunjukkan keberhasilan mangrove juga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor lain, di antaranya ketepatan penentuan lokasi, salinitas, jenis tanaman, waktu tanam, dukungan aktif pemilik lahan (untuk lokasi di luar Kawasan), pemerintah daerah setempat dan para pihak terkait (NGO, LSM, dan perguruan tinggi).”

Upaya rehabilitasi mangrove juga turut membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021, BRGM bersama KLHK telah melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM) seluas 34.911 hektare di 32 provinsi dengan sumber dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kegiatan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove selain memperbaiki kerusakan ekosistem mangrove dalam jangka panjang tapi juga sudah terbukti secara langsung mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove.

Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudyatmoko mengatakan bahwa rehabilitasi mangrove didorong karena ekosistem mangrove memiliki multi manfaat. Peran penting mangrove berwujud dalam jasa ekosistem untuk perlindungan dari abrasi, kenaikan air laut, angin kencang dan tsunami, kepentingan rekreasi, menyediakan berbagai hasil hutan, dan mendukung produksi perikanan laut.

“Nilai total ekonomi mangrove Indonesia diperkirakan sebesar USD 1,5 Milyar per tahun,” ujarnya.

Satyawan juga menunjukkan luas potensi habitat mangrove pada Peta Mangrove Nasional 2021, yaitu habitat-habitat yang dulu merupakan mangrove yang bagus, namun sekarang telah berubah menjadi bukan mangrove yang didominasi oleh tambak.

Analisis lebih lanjut menunjukkan sebagian besar deforestasi terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL) yang belum secara kuat terlindungi oleh regulasi yang ada.

Menurut Satyawan untuk mengatasi permasalahan tersebut, KLHK telah menyiapkan instrumen regulasi setingkat peraturan pemerintah.

Peraturan ini penting untuk melindungi dan mengatur mangrove di dalam maupun di luar kawasan hutan, mengatur pengelolaan mangrove yang bersifat lintas kementerian, akomodasi kepentingan pusat dan daerah, dan mengoptimalkan peran stakeholder termasuk kelompok masyarakat, LSM dan sektor privat, serta mengatur mekanisme insentif-disinsentif.

Lebih lanjut penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini akan mempertegas fungsi penting ekosistem mangrove dan upaya pengelolaannya pada Kawasan lindung dan Kawasan budidaya.

Kerusakan Meluas, Ini 9 Provinsi Prioritas Rehabilitasi Mangrove

Harga Bahan Bakar Naik, Ini Solusi Bagi Perusahaan Untuk Hemat Energi

Kapal Sumber Jaya Alam Kandas di Karang Galang Selat Riau

Postingan Terkait

UNG Peringkat 218 QS World University Rankings 2027 di Asia Tenggara

Bibit Siklon Tropis 96S Terletak di Barat Kota Padang

Atol Bikar dan Bokak di Kepulauan Marshall Masih Terjaga Keasliannya

Peringatan Dini: Bersiap Menghadapi Situasi yang Terus Berubah dan Menyelamatkan Nyawa

Prof. Widodo: Dinamika Arus Laut Penting untuk Analisis Dampak Operasional Fasilitas Nuklir

COP31: Inisiatif Baru Menyasar AI dan Informasi Perubahan Iklim Tepercaya

Monsun Asia Berperan membawa Uap Air di Sejumlah Wilayah Indonesia

Prodi Akuntansi UNG Raih Akreditasi Unggul

Kapal Sumber Jaya Alam Kandas di Karang Galang Selat Riau

Komentar tentang post

TERBARU

UNG Peringkat 218 QS World University Rankings 2027 di Asia Tenggara

Bibit Siklon Tropis 96S Terletak di Barat Kota Padang

Politik dan Produksi Elite Muda Gorontalo

Atol Bikar dan Bokak di Kepulauan Marshall Masih Terjaga Keasliannya

Peringatan Dini: Bersiap Menghadapi Situasi yang Terus Berubah dan Menyelamatkan Nyawa

Prof. Widodo: Dinamika Arus Laut Penting untuk Analisis Dampak Operasional Fasilitas Nuklir

AmsiNews

REKOMENDASI

KPU Gorontalo Utara Menggelar Lomba Cerdas Cermat dan Pemilihan Duta Pilkada

Kembali Berlayar, Pelni Siap Angkut Penumpang

Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028 Diharap Melek Teknologi

Anggrek Kantung, Masuk Daftar CITES dan Dilindungi

Kemenhub: Nakhoda Kapal Waspadai Kabut Asap di Sumatera dan Kalimantan

Menlu Mengutuk Perlakuan yang Dialami ABK Indonesia di Kapal China

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password