Darilaut – Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) secepatnya membuat pedoman penanganan kekerasan berbasis gender, terutama menghadapi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Penyampaian Koalisi sehubungan dengan sanksi pemberhentian tetap Hasyim Asy’ari sebagai ketua dan anggota KPU periode 2022-2027 oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
KPU harus serius berbenah untuk menghadirkan pemilu dan pilkada yang inklusif, aman, ”dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan,” kata Koalisi dalam siaran pers Jumat (5/7).
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, masing-masing: Mike Verawati Tangka (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, KPI), Listyowati (Yayasan Kalyanamitra), Iwan Misthohizzaman (Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development, INFID), Hadar Nafis Gumay (Direktur Eksekutif NETGRIT), Khoirunnisa Nur Agustyati (Direktur Eksekutif Perludem), Titi Anggraini (Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia – MPI dan Dosen Pemilu FHUI), Egi Primayogha (Kadiv Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, ICW), Wirdyaningsih (Dosen FHUI dan Anggota Bawaslu 2008-2012), Wahidah Suaib (Maju Perempuan Indonesia – MPI dan Anggota Bawaslu 2008-2012 ), Valentina Sagala (Ketua Dewan Pendiri Institut Perempuan) dan Intan Bedisa (Communication International NGO Forum on Indonesian Development, INFID).
