Untuk pemberian santunan, Herwyn menjelaskan Bawaslu sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang pemberian santunan kecelakaan kerja bagi pengawas pemilu ad hoc.
“Bawaslu memberikan uang santunan sebesar Rp 36 juta bagi yang meninggal dunia dan Rp 10 juta untuk biaya pemakaman. Bagi pengawas pemilu yang mengalami cacat permanen diberikan Rp16,5 juta, luka berat Rp16,5 juta, dan luka sedang Rp8.250.000,” ujar Herwyn.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan jajaran pengawas dapat meninggal atau sakit.
Walau presentase angka kematian jauh turun dibanding Pemilu 2019, kata Budi, Kemenkes menyayangkan satu nyawa masihlah sangat banyak untuk angka kematian.
“Kemenkes melihat satu nyawa meninggal itu sudah banyak karena masyarakat pasti berduka. Kami sampaikan hasil skrining petugas yang berisiko tinggi itu paling banyak karena hipertensi, lalu jantung,” kata Budi.
Mewakili pemerintah, Budi meminta agar ke depannya Bawaslu dan KPU dapat mengutamakan skrining sebelum pendaftaran. Hal ini dapat menekan angka kematian karena hanya orang-orang sehat yang bekerja menjadi petugas di TPS.
“Mau daftar ya jangan sakit makanya harus lebih ketat lagi (seleksinya). Mereka ini jam kerjanya 10-12 jam loh, berat dan khusus, kami mengusulkan agar itu menjadi syarat menjadi petugas ke depannya,” ujarnya.
