Platform juga bergerak atas inisiatif sendiri dengan dalih panduan komunitas. TikTok dan Instagram menghapus unggahan warga tentang situasi di Kalimantan dan kabut asap di Palangka Raya. Kelompok Nalar Rawat melaporkan video investigasi ilmiahnya tentang karbon monoksida dan lonjakan ISPU hingga 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus TikTok hanya 16 jam setelah dipublikasikan.
Menteri Komdigi Meutya Hafid, yang kebijakannya dipersoalkan, tidak hadir dalam agenda debat publik. Ketidakhadiran ini menegaskan persoalan yang disorot masyarakat sipil: Pemerintah tidak bersedia membuka ruang dialog dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat di ruang digital.
Direktur Eksekutif Remotivi, Yovantra Arief, mengatakan kini bolanya ada di Komdigi, jika menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, ”maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi.”
Nenden, Direktur Eksekutif SAFEnet menilai debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik.
Tantangan debat ini diselenggarakan menanggapi maraknya kasus takedown konten dan akun media sosial yang secara kritis menyuarakan isu publik,seperti kebakaran hutan, keracunan siswa akibat program makan bergizi gratis (MBG), serta kebijakan negara lainnya.




