Menteri Susi Imbau Pelaku Usaha Tingkatkan Keterbukaan

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudijastuti mengimbau, pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan untuk lebih meningkatkan keterbukaan.

Menurut Susi, dalam setahun terakhir KKP melakukan tata kelola perizinan. Tata kelola ini untuk meningkatkan kejujuran dan kepatuhan para pelaku usaha.

Banyak pengusaha yang memiliki banyak kapal, tetapi hanya mendaftarkan sebagian kecil dari kapal yang dimilikinya. Hal ini disampaikan, menanggapi berkembangnya pendapat yang menilai proses perizinan di KKP.

“Ternyata, dari beberapa investasi kita itu banyak pengusaha punya kapal 20, yang dikasih izin cuma 2 atau 3. Dan kecenderungannya bukan hanya satu orang, hampir semuanya seperti itu yang punya kapal di atas lima. Pasti yang disembunyiin juga lebih dari lima, Pak. Mereka tukar-tukar saja VMS-nya ( Vessel Monitoring System ) satu sama lain,” kata Susi.

Guna mengatasi hal itu, saat ini KKP bersikap tegas untuk memperbaiki tata kelola perizinan.

“Jadi ya bukan dipersulit, memang saya tidak mau kasih kalau kalian tidak jujur, saya bilang,” kata Susi, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2018 di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (11/6).

Anggota IV BPK RI Rizal Djalil menyerahkan langsung Opini WTP tersebut kepada Menteri Susi .

Susi meminta para pelaku usaha meningkatkan kepatuhan pelaporannya secara bertahap seiring dengan meningkatnya ketertelusuran (traceability) perikanan global.

Restrukturisasi Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Menteri Susi mengatakan, saat ini tengah mengupayakan restrukturisasi ekonomi kelautan dan perikanan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Salah satunya dengan mendorong perubahan industri yang selama ini bersifat ekstraktif menjadi produktif.

Dalam sektor perikanan, KKP mendorong agar para pelaku usaha menjual produk ekspor berupa ikan hidup dan ikan yang sudah diproses ( after-processed ), yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan ikan whole raw .

“Nah, ini yang saya coba untuk membawa KKP nanti mengarahkan perdagangan di Indonesia ini hanya bisa mengekspor after-processed dan ikan hidup/segar. Karena kalau whole raw itu masih bisa diekspor, tidak ada nilai tambah,” katanya.

Selain itu, Menteri Susi berharap agar rantai logistik Indonesia diefisiensikan dengan membangun lebih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan hub dan rute pelayaran untuk menciptakan konektivitas yang baik.

KKP terus mendorong pemerataan antara pengusaha besar dan nelayan kecil dengan memperkuat nelayan pesisir.

“Dari 4.500 kapal besar, pemiliknya hanya kurang lebih 20-30 orang. Nah ini yang harus kita seimbangkan karena kalau tidak, nanti akan ada ketimpangan-ketimpangan. Itu yang tidak kita inginkan. Saya ingin memperkuat nelayan pesisir,” ujar Susi.

Hal itu salah satunya dilakukan melalui pemberian bantuan kapal kepada para nelayan, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.

Dengan opini WTP yang telah didapatkan oleh KKP tahun ini, Menteri Susi berharap agar program pemberian kapal dapat dilanjutkan dengan lebih baik lagi.

Guna mendukung tercapainya berbagai tujuan tersebut, Susi berharap agar BPK dapat turut mendukung KKP untuk mencapainya.

“Saya berharap, BPK akan menjadi salah satu supporter KKP dalam menuju pola pengelolaan sumber daya alam yang renewable untuk keberlanjutan dan pola industri yang tidak esktraktif,” kata Susi.*

Menteri Susi Imbau Pelaku Usaha Tingkatkan Keterbukaan

KKP Perbesar Belanja Modal bagi Masyarakat

Implementasi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, 58 Izin Lokasi Diterbitkan

Postingan Terkait

Wabah Ebola Spesies Bundibugyo Menyebar Cepat, 19 Pasien Sembuh

Dampak Krisis Timur Tengah, Pertemuan Tata Kelola Internet Global ICANN Dipindahkan ke Bali

Perempuan Pesisir Berau Olah Limbah Kepala Udang Menjadi Produk Makanan Bernilai Ekonomi

2.994 Rumah Rusak Akibat Gempa Sarangani di Mindanao, Korban Tewas 45 Orang

Kondisi El Niño di Samudra Pasifik

UNG Umumkan Hasil Seleksi Mandiri Prestasi 2026

UNG Seleksi 170 Kandidat Beasiswa ADik 2026

4 Juta Pelajar dan 156 Ribu Guru Terdampak Gempa Sarangani di Mindanao, 1.000 Ruang Kelas Rusak

Implementasi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, 58 Izin Lokasi Diterbitkan

Komentar tentang post

TERBARU

Wabah Ebola Spesies Bundibugyo Menyebar Cepat, 19 Pasien Sembuh

Dampak Krisis Timur Tengah, Pertemuan Tata Kelola Internet Global ICANN Dipindahkan ke Bali

Perempuan Pesisir Berau Olah Limbah Kepala Udang Menjadi Produk Makanan Bernilai Ekonomi

2.994 Rumah Rusak Akibat Gempa Sarangani di Mindanao, Korban Tewas 45 Orang

Kondisi El Niño di Samudra Pasifik

UNG Umumkan Hasil Seleksi Mandiri Prestasi 2026

AmsiNews

REKOMENDASI

Cegah Pencemaran di Laut KKP Keluarkan Cara Penanganan Limbah dan Sampah di Kapal Perikanan

Tahun 2025 Polda Gorontalo Tangani 3 Kasus Bom Ikan

Potensi Terumbu Karang Perairan Bau-Bau Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global

17 Februari 1674, Gempa dan Tsunami Dahsyat di Ambon

Badai Tropis Trami Menyebabkan 2 Juta Orang Terkena Dampak, 7 Tewas dan 7 Hilang di Filipina

Konflik Memperparah Krisis Kesehatan di Timur Tengah

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password