Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudijastuti mengimbau, pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan untuk lebih meningkatkan keterbukaan.
Menurut Susi, dalam setahun terakhir KKP melakukan tata kelola perizinan. Tata kelola ini untuk meningkatkan kejujuran dan kepatuhan para pelaku usaha.
Banyak pengusaha yang memiliki banyak kapal, tetapi hanya mendaftarkan sebagian kecil dari kapal yang dimilikinya. Hal ini disampaikan, menanggapi berkembangnya pendapat yang menilai proses perizinan di KKP.
“Ternyata, dari beberapa investasi kita itu banyak pengusaha punya kapal 20, yang dikasih izin cuma 2 atau 3. Dan kecenderungannya bukan hanya satu orang, hampir semuanya seperti itu yang punya kapal di atas lima. Pasti yang disembunyiin juga lebih dari lima, Pak. Mereka tukar-tukar saja VMS-nya (Vessel Monitoring System) satu sama lain,” kata Susi.
Guna mengatasi hal itu, saat ini KKP bersikap tegas untuk memperbaiki tata kelola perizinan.
“Jadi ya bukan dipersulit, memang saya tidak mau kasih kalau kalian tidak jujur, saya bilang,” kata Susi, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2018 di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (11/6).
Anggota IV BPK RI Rizal Djalil menyerahkan langsung Opini WTP tersebut kepada Menteri Susi.
Komentar tentang post