Operator Diminta Menginformasikan Data Kabel Bawah Laut

Darilaut – Seluruh pemilik atau operator diminta agar menginformasikan data-data kabel bawah laut dan melaporkan sesuai dengan surat izin membangun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan.

Dengan demikian, dapat dilakukan pengawasan dan penataan melalui kegiatan patroli oleh armada kapal patroli milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

"Untuk itu kepada para pemilik instalasi kabel bawah laut dapat melaksanakan pengawasan bersama dengan armada kapal patroli Ditjen Hubla," kata Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Een Nuraini Saidah.

Saidah mengatakan pengamanan dan penataan instalasi kabel bawah laut ditingkatkan untuk menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Sehingga tidak mengakibatkan obstacle terhadap lalu lintas kapal pada jalur pelayaran nasional ataupun internasional. Baik di pelabuhan, aktivitas penambangan pasir laut dan timah, lalu lintas kapal, aktivitas transhipment di luar area pelabuhan, serta aktivitas nelayan dan lalu lintas kapal tanker.

Hal ini, menurut Saidah, untuk menghindari terjadinya garukan jangkar ataupun putusnya kabel bawah laut yang sangat berdampak kepada ekonomi

Pencurian kabel bawah laut masih kerap terjadi dan mengakibatkan pemilik kabel mengalami kerugian yang cukup besar akibat kabel putus, dan paling merugikan adalah terjadinya blackout di satu daerah akibat putusnya kabel tersebut.

Sehingga diperlukan pengawasan dan penataan kabel itu sendiri, hal ini juga dapat diakibatkan oleh semakin tingginya peningkatan trafik kapal yang semakin tinggi.

Direktur KPLP, Capt. Weku Frederik Karuntu mengatakan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian pada pasal 127 mengamanatkan bahwa kegiatan pemasangan kabel bawah laut, pipa bawah laut, bangunan dan/ atau instalasi bawah laut menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah laut diatur dalam Peraturan Menteri nomor 40 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan.

“Kabel bawah laut merupakan infrastruktur penting sebagai penunjang perekonomian nasional yang cukup besar untuk meningkatkan devisa negara, sehingga perlu untuk dijaga dan dilestarikan keberadaannya sejalan dengan pembentukan tim nasional penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut,” ujarnya.

Upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengamanan terhadap instalasi kabel di perairan antara lain dengan memberikan ketentuan teknis penempatan, pemendaman dan penandaan terhadap instalasi kabel tersebut dan telah dicantumkan pada surat izin membangun bangunan dan/atau instalasi di perairan yang diberikan kepada pemilik instalasi kabel laut di perairan meliputi teknis penempatan, pemendaman dan perlindungan terhadap kabel bawah laut.

Yang tidak kalah penting, kata Capt Weku, memberikan penandaan pada saat pra dan setelah selesai dibangun dengan pemasangan sarana bantu navigasi (SBNP), penetapan batas-batas zona keamanan dan keselamatan berlayar.

Kemudian, pemberitaan melalui maklumat pelayaran dan berita pelaut Indonesia dan disiarkan melalui stasiun radio pantai serta kajian analisa resiko ( risk assesment ) dan mitigasi teknis pengamanan.

Selain itu, proteksi bawah air dan pengawasan oleh pemilik kabel berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui syahbandar terdekat maupun pangkalan penjagaan laut dan pantai.

Tujuan penataan kabel dan pipa bawah laut sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional dalam bidang minyak dan gas bumi, serta kabel listrik dan telekomunikasi.

Sistem Komunikasi Kabel Laut merupakan sarana untuk peningkatan telekomunikasi antar pulau maupun dunia merupakan hal yang sangat penting terutama yang melalui laut . Saat penggelaran kabel tersebut penting untuk memperhatikan penempatan, pemendaman dan penandaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat KPLP melaksanakan workshop peran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengamanan dan penataan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

Operator Diminta Menginformasikan Data Kabel Bawah Laut

Perempuan Tangguh Pelaku UMKM di Indramayu

Dolphin Project, 52 Tahun Melindungi Lumba-Lumba di Seluruh Dunia

Postingan Terkait

Melki Gani – Fajri A. Kidjab Ketua dan Sekretaris Terpilih AMSI Gorontalo Periode 2026-2030

Mangrove Dapat Menyerap logam berat Merkuri

Mangrove Biofilter Alami Mengurai Limbah Budidaya Laut

ENSO dan IOD Kondisi Netral, Monsun Australia Melemah

Waspada Hujan Ringan dan Lebat di Berbagai Wilayah Indonesia

Ekosistem Laut Saling Terhubung

Pengurus AMSI Kepri 2025–2028 Dilantik

Krisis Selat Hormuz, IMO: Kapal dan Pelaut Jadi Alat Tawar-Menawar

Dolphin Project, 52 Tahun Melindungi Lumba-Lumba di Seluruh Dunia

Komentar tentang post

TERBARU

Melki Gani – Fajri A. Kidjab Ketua dan Sekretaris Terpilih AMSI Gorontalo Periode 2026-2030

Mangrove Dapat Menyerap logam berat Merkuri

Mangrove Biofilter Alami Mengurai Limbah Budidaya Laut

ENSO dan IOD Kondisi Netral, Monsun Australia Melemah

Waspada Hujan Ringan dan Lebat di Berbagai Wilayah Indonesia

Ekosistem Laut Saling Terhubung

AmsiNews

REKOMENDASI

Spesies Unik Pari (Hiu) Lontar…

Bahaya Hujan Es Bagi Lingkungan dan Kesehatan

Dua Bibit Siklon Tropis Berkembang di Samudra Hindia

Temuan Ikan Purba Coelacanth untuk Tingkatkan Perlindungan Habitat di Raja Ampat

Sejumlah Warga Meninggal Akibat Banjir di Manado dan Kota Serang

Menteri Desa dan Ketua BPK Hadiri Regional Meeting Teluk Tomini dan Maluku Utara

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password