Darilaut – Pembangunan rumah pascagempa Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat 28 September 2018 lalu telah mencapai 97 persen. Target pembangunan rumah tersebut mencakup wilayah Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Sigi dan Donggala.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, target rumah pada tahap pertama ini mencapai 4.522 unit dengan total dana yang diberikan sebesar Rp235,5 miliar.
Dana tersebut bersumber dari bantuan hibah luar negeri yang dikhususkan untuk bantuan stimulan pembangunan rumah rusak berat insitu. Perkembangan terkini per 14 September rumah terbangun sebanyak 4.385 unit dan sisanya masih dalam proses penyelesaian.
Pada tahap pertama, bantuan stimulan dana rumah diberikan kepada warga di Kabupaten Sigi sebanyak 1.602 unit, Kota Palu 1.594, Donggala 899 dan Parigi Moutong 427. Selain dari pemerintah, pembangunan rumah pascabencana dibantu oleh pemerintah daerah dan donor.
Pemerintah daerah yang membantu dalam pembangunan rumah warga antara lain dari Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Klaten, sedangkan organisasi non-pemerintah dari Budha Tzu Chi, AHA Centre dan Arkom.
Progress (kemajuan) rehabilitasi dan rekonstruksi tahap kedua pascagempa Sulteng baru berjalan 4,65 persen. Total rumah yang akan direhabilitasi dan rekonstruksi pada tahap kedua mencapai 85.763 unit dengan total anggaran mencapai Rp 1,972 triliun. Sisanya sekitar 70.333 unit masih dalam proses pembangunan.
Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga pada tahap ini terdistribusi di Kota Palu 38.805 unit, Kabupaten Sigi 24.219, Donggala 17.727 dan Parigi Moutong 5.012 berdasarkan kriteria kerusakan rumah yaitu rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan insitu. Sebelum dilakukan pembangunan rumah, pemerintah daerah telah memverifikasi dan memvalidasi sekitar 99 persen atau sekitar 91.268 KK.
Pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana direkomendasikan dengan memperhatikan kawasan atau zona rawan bencana. Zona rawan bencana telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Induk Pemulihan dan Pembanguan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah.
Zona rawan bencana terbagi ke dalam empat zona, yaki zona terlarang, zona terbatas, zona bersyarat, dan zona pengembangan. Zona terlarang atau zona merah merujuk pada pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru.
Unit hunian atau rumah warga pada zona ini direkomendasikan untuk direlokasi. Selanjutnya, kawasan ini diprioritaskan pemanfaatannya untuk fungsi kawasan lindung, ruang terbuka hijau dan monumen.
Data BNPB per 5 Februari 2019, bencana gempa yang diikuti tsunami dan likuifasi di wilayah Sulteng ini mengakibatkan lebih dari 4.300 jiwa meninggal dunia dan hilang dan lebih dari 172 ribu warga mengungsi.
Saat itu, fenomena likuifasi di beberapa tempat seperti di Balaroa, Petobo dan Jono Oge menimbulkan banyak korban meninggal. Wilayah Sulteng merupakan provinsi dengan bahaya gempabumi pada tingkat sedang hingga tinggi. Luas bahaya di provinsi ini mencapai 3,5 juta hektar, sedangkan populasi yang terpapar potensi bahaya gempabumi di 13 kabupaten mencapai 2.256.213 jiwa.
Sementara di Nusa Tenggara Barat, lebih dari 90 persen rumah telah dibangun pascagempa Nusa dua tahun lalu. Total rumah terbangun tersebut tersebar di tujuh wilayah administrasi, kabupaten dan kota di Provinsi NTB.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 September 2020, total rumah yang harus dibangun berjumlah 226.204 unit. Total rumah yang selesai dibangun sebanyak 204.224 unit atau sekitar 94,49 persen.
Sisanya, sebanyak 9.516 masih dalam proses pembangunan. Total rumah rusak tersebut terbagi ke dalam tiga kategori yakni rusak berat 74.707 unit, rusak sedang 36.312 dan rusak ringan 115.185.
Rumah rusak berat yang sudah selesian sebanyak 69.033 unit, rusak sedang 30.879 dan rusak ringan 104.312. Dalam proses pengerjaan, rusak berat berjumlah 5.674 unit, rusak sedang 1.563 dan rusak ringan 2.278.*