Jakarta – Pemerintah sedang merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan holistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman khusus mengenai solusi jangka panjang dalam menghadapi bencana alam.
“Kemarin kami, BMKG, Basarnas, BNPB sudah rapatlah bersama semua (instansi terkait) untuk menyusun Perpres terpadu,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan, Senin (24/12). Kemenko Kemaritiman menargetkan untuk menyelesaikannya pada Januari 2019.
“Kita sudah masuk finalisasi, nanti minggu pertama atau kedua Januari 2019 kita akan duduk lagi nanti antara semua instansi-instansi terkait biar tuntas. Setelah itu akan dibawa ke Ratas (Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi-red),” ujar Menko Luhut.
Luhut juga menjelaskan mengenai rencana peningkatan teknologi alat deteksi dini tsunami yang menjadi salah satu bagiannya.
Luhut menyampaikan keinginannya agar Indonesia dapat memproduksi sendiri peralatan tersebut nantinya. Teknologi BPPT akan digunakan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan terkini.
“(Alat rancangan) BPPT bagus kok. Kita aja yang selama ini tidak pernah pakai. Kita buat di sini. Boleh kita impor dulu (jika ada yang lebih canggih) tapi nanti harus transfer teknologi,” kata Luhut.
Untuk sumber pembiayaan ini, bisa menggunakan APBN dan tawaran dari World Bank dengan Asian Development Bank.
Luhut mengharapkan, peralatan tersebut bila sudah berfungsi jangan dirusak. Perlu kerja sama pemerintah dengan masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi untuk mencegah dan menangani bencana di Indonesia.*
Komentar tentang post