Darilaut – Setengah abad lalu, ahli geologi Profesor John Ario Katili pernah mengingatkan bahwa terdapat patahan aktif di Teluk Palu, Sulawesi Tengah.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, mengatakan, dulu Prof J.A. Katili pada tahun 1970 mengingatkan pemerintah untuk tidak membangun ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Alasannya, terdapat patahan aktif di Teluk Palu.
Seperti dilansir Tirto.id, kala itu Kota Palu sedang dikembangkan untuk menunjang statusnya sebagai ibu kota provinsi. Sebagai geolog Prof Katili paham benar bahwa Palu berada di zona tumbukan tiga lempeng tektonik. Membangun kota di sana sudah jelas berisiko karena rawan bencana.
Menurut Dwikorita rujukan penelitian tersebut penting untuk mengantisipasi kerusakan dan jatuhnya korban jiwa. Setelah rujukan itu, tahun 2000, pakar BMKG Dr Jaya Murjaya memetakan zona rawan tsunami di Palu.
Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan tim dari Selandia Baru akhirnya menggelar pelatihan semacam Sekolah Lapang Gempa di Palu.
“Tapi sampai tahun 2010 program itu berhenti, tidak terjadi satu kali pun (gempa dan tsunami),” kata Dwikorita.
Pada tahun 2018, tiba-tiba Palu benar-benar terkena dampak gempa dan tsunami.
“Jadi poin inilah yang menjadikan pelajaran yang sangat mahal bagi saya, juga para pemangku kepentingan tentang mitigasi bencana. Semua itu sia-sia karena tidak ada keberlanjutan,” ujar Dwikorita.
Untuk itu, BMKG menggelar Sekolah Lapang Gempabumi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tanggal 8 – 9 Juni 2021. Kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi berlangsung dengan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan Covid-19.
Dwikorita, mengatakan Sekolah Lapang Gempabumi yang digelar di Kabupaten Malang sebagai bentuk respon kerawanan gempa dan tsunami di wilayah ini.
Gempabumi di wilayah ini, kata Dwikorita, dipengaruhi keberadaan sesar lokal di antaranya, Sesar Waru, Sesar Blumbang, Sesar Surabaya, dan lain-lainnya.
Menurut Dwikorita, gerakan-gerakan mandiri untuk masyarakat menjadi sangat penting. Misalnya dengan pelatihan dan membuat peta bahaya tsunami.
“Jadi kalau misalnya, tidak ada perhatian pemerintah, bekal peta itu saja disusun lalu buatlah jalur evakuasi bersama-sama warga dusun,” kata Dwikorita.
Selain itu, Dwikorita juga mengajak masyarakat secara bersama-sama menyusun rencana kedaruratan. Terutama generasi milenia untuk menyusun rencana kedaruratan ini.
“Rencana kedaruratan kalau sewaktu-waktu terjadi gempa, apa yang harus dilakukan, siapa melakukan apa, termasuk lansia. Maksudnya ada lansia, ada wanita hamil, ada kaum difabel,” katanya.
Dwikorita mengatakan Sekolah Lapang Gempabumi ini dalam rangka menyiapkan rencana kedaruratan, penyusunan peta, hingga simulasi. Masyarakat yang mengikuti pelatihan Sekolah Lapang Gempabumi menginstal aplikasi ponsel yang disiapkan BMKG.
“Jadi poinnya itu harus disiapkan, siapapun pemimpinnya mohon di desa, dusun, jangan berubah, itu jadikan budaya, jangan tergantung siapa yang memimpin,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengakui kerawanan gempa dan tsunami di wilayahnya. Hampir semua pantai di Kabupaten Malang rawan terhadap tsunami.
“Untuk itu kami meminta Stasiun Geofisika Malang untuk tidak direlokasi karena pihak pemkab sudah menyiapkan lahan,” kata Didik.
Didik juga mengapresiasi keterlibatan TNI/Polri dalam penanganan bencana dan mendukung kegiatan SLG ini. Dia juga berharap BMKG memasang Early Warning System (EWS) di Kabupaten Malang untuk evakuasi.