Jakarta – Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kominfo) Ismail mengatakan, pemerintah banyak mendapat keluhan dari negara yang penerbangannya terganggu oleh radio nelayan.
Karena itu, Kementerian Kominfo melibatkan Kementerian Perhubungan untuk mendidik nelayan agar sadar frekuensi.
“Kami cukup banyak menerima keluhan. Nelayan-nelayan kita menggunakan radio all band yang harganya murah. Mereka tidak sadar itu mengganggu frekuensi penerbangan,” ujar Ismail di Jakarta, Senin (13/1).
Seperti dilansir Kominfo.go.id, Ismail mengatakan, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo melakukan upaya jemput bola dengan membuka pengurusan perizinan di wilayah pelabuhan.
Pihak Kemenhub dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dirangkul untuk membuka loket didekat pelabuhan.
“Tahun lalu di delapan pelabuhan. Rencananya ada 22 kota kita kembangkan, jadi sudah ada petugas kita yang membantu dan memudahkan proses perizinan,” kata Ismail.
Pada Senin (13/1), Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Operator Radio Komunikasi di Bidang Perhubungan.
Kesepakatan Bersama itu ditandatangani Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail dan Kepala BPSDM Kemenhub, Umiyatun Hayati Triastuti. Penandatanganan itu disaksikan oleh Menteri Kominfo Johnny G Plate dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta Pusat.
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, masih rendahnya pengetahuan nelayan terkait penggunaan frekuensi karena negara Indonesia sangat besar dan jumlah nelayan yang sangat banyak.
“Kita ini terbentang luas, luasnya laut yang luar biasa dan kita harus menggapai mereka semua,” ujar Menhub.
Budi mengatakan, banyak nelayan yang masih menggunakan peralatan radio yang tidak tersertifikasi karena sebagian besar dari mereka termasuk masyarakat kelas bawah. Karena itu, kesepakatan bersama ini menjadi penting agar kedua belah pihak dapat bersinergi dengan lebih baik untuk memberikan pendidikan kepada para nelayan.
Menurut Budi, BPSDM Kemenhub telah memiliki sekolah-sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mendidik nelayan. “Kami BPSDM memiliki lebih dari 20 sekolah dan ini bisa dimanfaatkan,” katanya.
Menteri Johnny mengapresiasi Ditjen SDPPI yang telah bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada jajaran Kementerian Kominfo, khususnya Direktorat Jenderal SDPPI yang dalam diam telah mengambil bagian yang luar biasa untuk memastikan layanan publik yang lebih baik,” kata Johnny.*
Komentar tentang post