Pelanggaran
Kantor hak asasi manusia PBB, OHCHR, diusir dari Venezuela pada Februari 2024, setelah pelaporannya yang konsisten tentang situasi yang memburuk di sana. Penyelidikan independen yang ditugaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia juga telah merinci pelanggaran berat dan berkelanjutan terhadap lawan-lawan partai penguasa negara tersebut.
“Rakyat Venezuela berhak mendapatkan pertanggungjawaban melalui proses yang adil dan berpusat pada korban,” kata Shamdasani. Hak-hak rakyat Venezuela “telah dilanggar terlalu lama”.
Juru bicara OHCHR menyatakan kekhawatiran bahwa ketidakstabilan dan militerisasi lebih lanjut di negara itu sebagai respons terhadap intervensi AS dapat memperburuk situasi.
Keadaan darurat diumumkan pada hari Sabtu yang membatasi kebebasan bergerak orang, penyitaan properti yang diperlukan untuk pertahanan nasional, dan penangguhan hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi, kata Shamdasani.
“Kami sangat prihatin, mengingat rekam jejak Pemerintah dalam menekan kebebasan berbicara, protes, kebebasan berkumpul, dengan dalih keamanan nasional.”
“Komisaris Tinggi menyerukan kepada AS dan otoritas Venezuela, serta komunitas internasional, untuk memastikan penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk hak asasi manusia,” katanya.
