Darilaut – Peneliti dari British Geological Survey Prof David Tappin mengatakan tsunami 2018 diakibatkan longsoran badan Gunung Anak Krakatau, yang tidak dipicu erupsi Krakatau.
Struktur yang tidak stabil dari kondisi badan gunung yang terus tumbuh dalam 90 tahun sejak 1927. Penambahan volume badan gunung dari material vulkanik tersebut terjadi di sisi yang mengarah pada kaldera bawah laut akibat letusan 1883, sehingga badan gunung tidak stabil dan kolaps pada tahun 2018.
Fakta ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk upaya mitigasi dan pembangunan sistem peringatan dini tsunami akibat flank collapse (runtuhnya sebagian badan gunung api di tengah laut) di masa depan.
Mitigasi ini tidak terlepas dari kajian saintifik dari sumber bahayanya. Poin kunci terkait edukasi mitigasi, yaitu pengetahuan terkait aktivitas vulkanik, dampak bahaya terhadap masyarakat lokal serta pemanfaatan pengetahuan lokal.
Tappin mengatakan flank collapse yang dapat memicu tsunami bisa terjadi meskipun gunung tersebut tidak meletus.
Menurut Tappin, salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu edukasi masyarakat. Ini merupakan tahap utama yang perlu di bangun di tengah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“Edukasi yang dimiliki oleh masyarakat lokal bisa jadi sebagai langkah dalam upaya mitigasi terhadap bahaya tsunami,” ujar Tappin dalam webinar edukasi kebencanaan, dengan tema “Disaster, Decision dan Development: Tsunami Krakatau 1883 dan 2018 serta Pembelajarannya untuk Mitigasi ke Depan.”
Kegiatan ini diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Becana (BNPB) Kamis (26/8). Diseminasi pengetahuan kebencanaan kepada publik menjadi tujuan diselenggarakannya webinar ini.
BNPB berharap pemeliharaan bukti sejarah masa lalu, khususnya tsunami yang dipicu oleh Gunung Krakatau dan Anak Krakatau ini dapat menjadi edukasi bagi masyarakat. Bencana geologi merupakan kejadian yang berulang, sekali dia terjadi di masa lalu pasti akan kembali terjadi di masa mendatang.
Melalui pemahaman yang baik mengenai peristiwa sejarah bencana di masa lalu, dan berdasarkan kajian sains berbasis bukti di lapangan, diharapkan dapat dapat dirumuskan kebijakan yang berbasis pengelolaan risiko sehingga pembangunan dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan di wilayah rawan bencana.
Menurut Associate Professor Dr Mohammad Heidarzadeh dari Universitas Brunel, banyak rumah di kawasan pesisir, dibangun di dataran rendah dan tidak memperhatikan ketahanan struktur yang baik. Akibatnya saat tsunami terjadi, banyak rumah hancur, khususnya yang berjarak 100 meter dari pantai.
Heidarzadeh yang mempelajari dampak tsunami yang dipicu oleh guguran lereng Gunung Anak Krakatau pada 2018 lalu, menjelaskan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap tsunami, standar bangunan dan rekayasa sipil terhadap dampak tsunami.
Di sisi lain, pada sistem peringatan dini tsunami yang tidak hanya bersumber dari aktivitas tektonik mengingat tsunami yang terjadi saat itu dipicu oleh aktivitas vulkanik.
Heidarzadeh mengatakan Indonesia merupakan kawasan dengan struktur tektonik rumit, seperti banyaknya zona subduksi, sesar maupun gunung api. Dalam konteks itu, kajian saintifik untuk membangun kesiapsiagaan bersama dibutuhkan banyak lebih data yang lebih detil maupun kajian dan analisis dari data-data tersebut.
“Kita tidak cukup memiliki data tsunami dan gempa bumi di Indonesia secara umum,” katanya.
Prof Taro Arikawa dari Universitas Chuo, mengatakan perencanaan evakuasi terhadap potensi bahaya tsunami khususnya non-tektonik sangat penting.
Menurut Prof Taro, strategi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi bahaya tsunami dengan beberapa pendekatan. Seperti pendekatan struktural dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami yang bersumber bukan dari aktivitas seismik, pembangunan tanggul sepanjang pesisir pantai, shelter di kawasan yang datar dan relokasi masyarakat.
Pembangunan struktur di sepanjang pesisir bisa memberikan waktu tambahan bagi masyarakat untuk evakuasi saat terjadi tsunami.