Tugas Dewan Pers Memfasilitasi Sesuai dengan Semangat Independensi dan Kemandirian

Darilaut – Mahkamah Konstitusi (MK) menilai tugas Dewan Pers memfasilitasi sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers.

MK telah mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Rabu (31/8). Dalam putusan, MK menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman, yang memimpin sidang. Dengan demikian permohonan uji materiil terhadap UU Pers itu pun gugur.

MK membantah beberapa argumen yang diajukan pemohon. Tudingan, bahwa hanya Dewan Pers yang membuat aturan organisasi pers dimentahkan oleh MK. Menurut MK, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers.

Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers. Fungsi memfasilitasi, dinilai MK sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers.

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.

“Tuduhan monopoli pembuatan peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar,” kata Usman.

Tentang gugatan atas uji kompetensi wartawan (UKW), MK menyatakan, bahwa hal itu merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan). Masalah ini juga sudah diputuskan pada tahun 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Soal kemerdekaan pers, MK menyatakan, Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Bahkan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat pun tidak dihalangi oleh pasal tersebut.

Bersyukur

Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, mengaku bersyukur.

Agung berpendapat, sembilan hakim MK telah menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan bersikap adil.

“Itu juga menandakan tidak ada hal yang kontradiktif antara Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 dalam UU Pers dengan UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD 1945,” ujar Agung.

Sedangkan anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengutarakan secara umum apa yang digugat oleh para pemohon adalah masalah konkret dan bukan norma.

Itu sebabnya, Ninik mengimbau agar semua konstituen pers yang merasa tidak puas atas ketentuan yang dibuat oleh organisasi pers hendaknya memberi masukan. Masukan itu akan melengkapi dan memperbaiki ketentuan yang dibuat oleh insan pers tersebut.

“Dengan keputusan MK ini, kami berharap semua pihak bisa mematuhi. Tak hanya terbatas pada insan dan organisasi pers, akan tetapi pemerintah pun perlu mematuhinya,” kata Ninik.

Dari Dewan Pers yang ikut menyaksikan jalannya persidangan adalah M Agung Dharmajaya, Ninik Rahayu, dan Asmono Wikan. Mereka hadir secara daring mendampingi pengacara Dewan Pers, Wina Armada SH.

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 38/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak untuk seluruhnya terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Dalam perkara ini, para Pemohon mengujikan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang menurut mereka bertentangan dengan UUD 1945.

Permohonan Nomor 38/PUU-XIX/2021 dalam perkara pengujian UU Pers diajukan Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharto Santoso. Adapun materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5) UU Pers.

Tugas Dewan Pers Memfasilitasi Sesuai dengan Semangat Independensi dan Kemandirian

Mahkamah Konstitusi Menolak Seluruh Uji Materiil Undang-Undang Pers

Gelombang Pasang Merusak Kawasan Wisata Pantai di Cilacap

Postingan Terkait

Musibah Kecelakaan Laut di Teluk Tomini, Gubernur Gorontalo Minta Basarnas Cari Nakhoda yang Hilang

Kapal Cepat yang Ditumpangi 11 Wisatawan Eropa Masuk Air, Patah, Miring dan Tenggelam di Teluk Tomini

Spanyol dan Prancis Berjuang Melawan Kobaran Api Besar, Kebakaran Hutan Meningkat di Eropa

Topan Noul Mendarat di Dekat Pinghai, Pantai Provinsi Guangdong

Topan Noul Akan Mendarat Dekat Shanwei, 340 Ribu Orang Dievakuasi di Provinsi Guangdong

Musibah Kecelakaan Laut di Teluk Tomini, Disparekrafpora Provinsi Gorontalo: Perkuat Standar Keselamatan Wisata Bahari

11 Wisatawan Mancanegara Korban Kecelakaan Laut di Teluk Tomini Berada di Resort Pulau Una-Una

Topan Noul Mendekati Hong Kong

Gelombang Pasang Merusak Kawasan Wisata Pantai di Cilacap

Komentar tentang post

TERBARU

Musibah Kecelakaan Laut di Teluk Tomini, Gubernur Gorontalo Minta Basarnas Cari Nakhoda yang Hilang

Kapal Cepat yang Ditumpangi 11 Wisatawan Eropa Masuk Air, Patah, Miring dan Tenggelam di Teluk Tomini

Spanyol dan Prancis Berjuang Melawan Kobaran Api Besar, Kebakaran Hutan Meningkat di Eropa

Topan Noul Mendarat di Dekat Pinghai, Pantai Provinsi Guangdong

Topan Noul Akan Mendarat Dekat Shanwei, 340 Ribu Orang Dievakuasi di Provinsi Guangdong

Musibah Kecelakaan Laut di Teluk Tomini, Disparekrafpora Provinsi Gorontalo: Perkuat Standar Keselamatan Wisata Bahari

AmsiNews

REKOMENDASI

Definisi Kasus Hepatitis

BMKG: Hujan Ekstrem Memicu Banjir di Semarang

Air Asam Tambang Dapat Mencemari Lingkungan

Pemantauan Kapal KKP Raih Penghargaan

Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan Bagi Myanmar yang Terdampak Topan Mocha

Konflik Pohuwato, Polda Gorontalo Tetapkan 30 Tersangka

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password