Di antara berbagai komitmen dalam deklarasi itu, ia menyoroti pengakuan atas keberlanjutan status kenegaraan dan kedaulatan meskipun terjadi kenaikan permukaan laut, sifat permanen zona maritim dan hak-hak yang ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), serta perlindungan terhadap martabat, budaya, identitas, dan warisan masyarakat yang terdampak.
“Deklarasi ini menegaskan bahwa status kenegaraan Tuvalu tidak dapat dinegosiasikan, hak-hak maritim kami tidak dapat dihapuskan, dan rakyat kami tidak boleh dipaksa memilih antara tanah air dan masa depan mereka,” ujarnya.
Teo kembali memperingatkan bahwa dengan situasi di mana pelampauan sementara target suhu global 1,5°C kini tak terelakkan, transisi yang tertib dan berkeadilan untuk beralih dari bahan bakar fosil menjadi semakin mendesak.
Tuvalu menyerukan tindakan tegas untuk mengurangi emisi metana dan karbon dioksida, sembari mendukung inisiatif yang dipimpin oleh negara-negara Pasifik, seperti Tassiriki Call for a Fossil Fuel Free Pacific atau Seruan Tassiriki untuk Pasifik Bebas Bahan Bakar Fosil dan Funafuti Call for Climate Justice and Climate Action atau Seruan Funafuti untuk Keadilan dan Aksi Iklim.
Perdana Menteri menyambut baik operasionalisasi Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund), serta menyerukan penyediaan pendanaan yang memadai, dapat diprediksi, dan tepat waktu—dalam bentuk hibah—untuk mendukung negara-negara yang telah terdampak perubahan iklim yang tak terelakkan.
