Sementara itu, Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menekankan pentingnya lembaga keuangan publik dalam menjembatani kebutuhan konservasi dan sumber pembiayaan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen menjadi katalis pembiayaan biru melalui pengelolaan dana lingkungan yang transparan, sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama ekonomi biru”.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengembangkan berbagai inovasi pembiayaan biru seperti coral bond, impact bond, dan parametric reef insurance untuk mendukung rehabilitasi ekosistem laut. Ahmad Baihaki, Impact Investment Lead YKAN, menyatakan bahwa Indonesia memerlukan arsitektur pembiayaan yang inovatif sekaligus inklusif agar manfaat konservasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
YKAN bersama GFCR saat ini tengah mengembangkan Biru Fund, skema pembiayaan campuran (blended finance) yang menyasar usaha kecil menengah dan kelompok masyarakat pesisir di sektor ekonomi biru. Program ini juga menyediakan pendampingan agar usaha penerima dana dapat berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk menyusun kerangka koordinasi pembiayaan biru Indonesia, yang akan memetakan peran lembaga, prinsip sinergi, serta mekanisme harmonisasi investasi publik dan swasta. Selain itu, akan dibentuk kelompok kerja pembiayaan biru untuk menindaklanjuti agenda tersebut.
