Jakarta – Pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengurangi dan mengatasi sampah plastik harus dilakukan lebih intensif. Sampai saat ini, sampah plastik di laut Indonesia masih menjadi masalah serius yang perlu dicarikan solusinya.
Salah satu upaya strategis yang bisa dilakukan, antara lain, melalui kampanye penyadaran masyarakat. Hal ini untuk mengurangi sampah plastik dari sumbernya, terutama dari pemukiman dan sampah komersial. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan melalui skema pendanaan blended financing.
Dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Jumat (7/12) di Jakarta, terungkap sejumlah regulasi dan program pemerintah yang telah dikeluarkan. Namun, upaya pengurangan sampah plastik mesti dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta.
Diskusi ini dengan tema “Potensi Gerakan Sosial dan Pendanaan Alternatif dalam Mengatasi Sampah Plastik di Indonesia.”
Ketua harian ISKINDO, Moh Abdi Suhufan mengatakan, ISKINDO mempunyai concern pada isu sampah plastik dan akan segera menyusun rencana aksi yang inovatif untuk berkontribusi bagi program nasional pengurangan sampah plastik.
“Kami akan segera menyusun proposal program bersama dengan komunitas dan unsur masyarakat sipil agar aksi yang selama ini ada bisa lebih sinergis,” kata Abdi.
ISKINDO juga akan melakukan evaluasi dan review terhadap keberadaan UU 18/2018 tentang Pengelolaan Sampah. Secara internal, ISKINDO memiliki kelompok dewan pakar yang akan segera mengkaji dan mengeluarkan rekomendasi tentang kebijakan dan program sampah nasional. Terutama sampah plastik di laut yang selama ini belum efektif implementasinya.*