Darilaut – Hampir semua negara saat ini telah memiliki undang-undang dan kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Namun, seiring dengan itu, terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup seperti polusi dan limbah serta ancaman perubahan iklim.
Aturan hukum lingkungan hidup di seluruh dunia berubah dengan cepat. Hal ini akibat inovasi teknologi, pandemi Covid-19, kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan iklim, dan bangkitnya gerakan keadilan rasial dan sosial.
Sebuah laporan yang diterbitkan hari ini oleh Program Lingkungan PBB (UNEP) memberikan serangkaian rekomendasi kepada pemerintah.
Dalam siaran pers UNEP laporan tersebut bertajuk “Environmental Rule of Law: Tracking Progress and Charting Future Directions.” Laporan memberikan penilaian komprehensif terhadap perkembangan sejak dirilisnya Laporan Global pertama tentang Supremasi Hukum Lingkungan pada tahun 2019.
Melalui pengumpulan dan analisis data dari survei terhadap 193 Negara Anggota PBB mengenai hukum, institusi, keterlibatan masyarakat, hak-hak dan keadilan, laporan ini menyoroti aspek-aspek aturan hukum lingkungan yang paling umum di berbagai negara dan melacak kemajuan dari waktu ke waktu.
“Kami telah membuat kemajuan luar biasa sejak Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Manusia pada tahun 1972, dengan hampir semua negara kini memiliki undang-undang, kebijakan, dan peraturan untuk melindungi lingkungan,” kata Patricia Kameri-Mbote dari UNEP.
