Darilaut – Lembaga penelitian masyarakat sipil Asia Center dalam laporan terbaru menyebutkan di Indonesia, disinformasi iklim telah disebarkan secara sistematis oleh aktor negara dan korporasi untuk memperkuat prioritas pembangunan cepat dan pertumbuhan ekonomi.
Hal ini telah melegitimasi penghapusan dan delegitimasi sistem pengetahuan dan pengelolaan lingkungan Masyarakat Adat atas nama “pembangunan,” terlepas dari meningkatnya dampak iklim dari kebijakan tersebut.
Laporan dengan judul “Climate Disinformation in Indonesia: Prioritising Development Over Indigenous Peoples’ Vulnerability” (2026) tersebut antara lain mengkaji dinamika disinformasi iklim di Indonesia dan secara khusus dampaknya terhadap Masyarakat Adat untuk mengatasi isu-isu yang saling terkait antara perubahan iklim, disinformasi, dan marginalisasi Masyarakat Adat.
Direktur Regional Asia Centre, Dr. James Gomez, dalam pengantar laporan menjelaskan sebagai isu yang semakin mendesak di Asia-Pasifik, disinformasi iklim muncul dari peningkatan disinformasi yang lebih luas baik daring maupun luring.
Bentuk gangguan informasi ini menggunakan berbagai saluran untuk menyebarkan narasi lingkungan yang salah.
Tujuannya untuk menipu publik dan mendistorsi wacana iklim, yang pada akhirnya berkontribusi pada marginalisasi masyarakat adat dan penolakan identitas mereka dengan mengecualikan mereka dari pengambilan keputusan terkait iklim, kata James.
