Disinformasi, perubahan iklim, dan hak-hak masyarakat adat telah dipelajari secara individual di tingkat nasional dan internasional, namun dampak disinformasi iklim terhadap kemampuan masyarakat adat untuk melindungi penentuan nasib sendiri dan keberlanjutan budaya masih kurang diteliti.
Salah satu contoh yang dibahas dalam laporan ini mengenai Proyek Strategis Nasional – sebuah inisiatif pembangunan berskala besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat – yang dampak buruknya terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi seringkali sengaja disembunyikan.
Tantangan-tantangan ini diperparah oleh kegagalan pemerintah Indonesia untuk secara hukum mengakui status masyarakat adat sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
Bentuk disinformasi iklim yang teridentifikasi, antara lain pencucian citra hijau oleh korporasi, promosi solusi iklim palsu, seruan untuk pertumbuhan ekonomi, dan pengalihan pertanggungjawaban atas perubahan iklim.
Disinformasi iklim telah sengaja digunakan untuk mempromosikan narasi pembangunan yang berpusat pada negara, yang mempromosikan prioritas pembangunan nasional setelah sentralisasi ulang dan homogenitas.
Penyebaran disinformasi iklim sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat adat, yang seringkali tinggal di daerah berhutan yang paling rentan terhadap krisis iklim dan lingkungan.
