Keadilan Iklim
Shah mengatakan bahwa pemanasan iklim telah mengganggu stabilitas ekosistem Himalaya; mencairnya lapisan tanah beku abadi (permafrost) menyebabkan lereng gunung menjadi tidak stabil serta meningkatkan risiko longsoran salju, banjir, dan tanah longsor.
Dampak kehancuran tersebut meluas hingga melintasi perbatasan Nepal dengan Tiongkok serta ke arah hilir menuju India.
“Perubahan iklim tidak mengenal batas negara. Gletser dan banjir tidak bergerak membawa visa yang dicap pada paspor.”
Nepal menyumbang kurang dari 0,1 persen emisi gas rumah kaca (GRK) global, namun bencana terus-menerus menghancurkan infrastruktur serta mata pencaharian, dan memaksa negara tersebut untuk berutang demi melakukan pembangunan kembali.
“Keadilan iklim tidak boleh hanya menjadi frasa indah dalam dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.
Perdana Menteri mengusulkan pembentukan Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya yang dipimpin oleh Nepal, India, dan Tiongkok. Mekanisme ini bertujuan untuk berbagi data satelit dan keahlian, memantau danau glasial yang berbahaya, memperkuat sistem peringatan dini, serta mengoordinasikan bantuan bencana lintas batas.
Ia juga menyerukan peningkatan pendanaan iklim berbasis hibah, dengan alasan bahwa Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund), Fasilitas Lingkungan Global (Global Environment Facility), dan mekanisme lainnya masih “sangat tidak memadai”.
