Yogyakarta – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) siap membangun aplikasi berbasis smart logistik di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, Terpencil dan Pedalaman (3TP).
Hal ini dikatakan Ketua Umum ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi dalam dialog strategis yang mengambil tema sinergi Antar Moda perintis untuk distribusi logistik End to End, di Yogyakarta Sabtu (23/3). Dialog ini dengan moderator Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Wisnu Handoko.
Yukki menekankan perlunya konsolidasi pengiriman hingga end user dengan menggunakan moda transport yang lain jika sesampainya muatan di pelabuhan tujuan menggunakan moda darat trucking, moda penyeberangan maupun perintis. ALFI dan perusahaan-perusahaan JPT akan siap mendukung program Tol Laut from end to end.
Akademisi Prof Dr Senator mengatakan, perlunya pengembangan industri di daerah timur Indonesia dan konsolidasi muatan hasil industri baik pertanian, perkebunan, perikanan hingga manufaktur. Meskipun itu dalam skala kecil dan menengah, sehingga terjadi keseimbangan perdagangan antara barat dan timur yang pengirimannya memanfaatkan program Tol Laut. Hal ini memerlukan koordinasi mulai dari pemerintah pusat, pemda dan antar kementerian lembaga sehingga secara bertahap isu muatan balik akan teratasi.
Kapus Litbang Antar Moda Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub Yugihartiman mengatakan, perlunya penerapan kebijakan program Tol Laut ke depan berbasis riset. Pihaknya sudah dan sedang menyiapkan berbagai evaluasi dan kajian yang nantinya bermanfaat bagi perbaikan dan pengembangan konektivitas program Tol Laut dengan moda yang lain.
Dalam rangkaian Dialog Strategis, Ditjen Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan SDM Kemenhub menandatangani Komitmen bersama penempatan Taruna Praktek Laut (Prala) di kapal-kapal armada Tol Laut dan Kapal-kapal Asing yang mengajukan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA).
Capt Wisnu mengatakan, komitmen kerjasama ke depan perlu dikelola dengan lebih baik mengingat kapal negara yang digunakan dalam program Tol Laut dan Keperintisan berjumlah 156 kapal dan tidak kurang 15 kapal IPKA dalam tanggung jawab pengawasan Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
“Jika satu kapal bisa menerima 2 orang Taruna Prala, berapa banyak Taruna yang bisa kita fasilitasi untuk praktek di kapal nantinya,” kata Wisnu.
Dialog Strategis ini ditutup Prof Wihana mewakili Menteri Perhubungan. Menurut Wihana, program tol laut bukan hanya milik Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan sebagai Leading Sektor, sementara peran setiap pemerintah daerah untuk memastikan ada barang yang dikirim masuk keluar dari dan ke daerahnya sangatlah penting,
Tentunya jika ada masalah harus segera dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait agar pemanfaatan ruang muat tol laut ini dapat lebih optimal.
Peserta Rakornas kali ini berasal dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, UPT Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, perusahaan BUMN, asosiasi, operator kapal, akademisi dan stakeholder.*
Komentar tentang post