Dewan Pers melalui Komisi Digital dan Sustainability mendorong penguatan hak ekonomi atas karya jurnalistik dan kebijakan persaingan usaha yang sehat agar media memperoleh manfaat lebih adil dari konten yang diproduksi.
Sementara itu, Ika Karlina Idris menyoroti kerentanan media akibat ketergantungan pada iklan pemerintah. Berdasarkan paparan penelitiannya, pada 2025 iklan pemerintah menyumbang rata-rata 45,85 persen dari pendapatan iklan media. Pada sejumlah media, porsinya mencapai 76,1 persen, sedangkan pada media di luar Jakarta sekitar 49 persen.
Ika menjelaskan bahwa 71,3 persen media kecil menempatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai momentum penting bagi pendapatan iklan. Kondisi tersebut membuat media daerah rentan ketika terjadi perubahan kebijakan dan pemangkasan anggaran pemerintah.
Menurut Ika, diversifikasi pendapatan perlu menjadi prioritas. Ia juga mendorong pelibatan komunitas dalam produksi dan distribusi berita, bukan hanya sebagai narasumber, melainkan juga sebagai mitra untuk mengembangkan ide liputan, memperkaya perspektif lokal, dan memperluas jangkauan informasi.
Dari sisi praktik bisnis, CEO Beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto membagikan pengalaman membangun perusahaan media bersama empat jurnalis lainnya dengan modal terbatas. Pada enam bulan pertama, mereka harus menggunakan tabungan pribadi untuk memenuhi kebutuhan operasional.
