Organisasi yang berkantor pusat di Shanghai ini bertujuan untuk memastikan bahwa AI bermanfaat, aman, dan adil, serta melayani kepentingan seluruh umat manusia, menurut perjanjian pendirian organisasi tersebut.
Perwakilan dari 29 negara menandatangani perjanjian tersebut pada hari Kamis (16/7), menjadikan negara-negara tersebut sebagai anggota pendiri WAICO.
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menandatangani perjanjian tersebut atas nama pemerintah Tiongkok. Negara-negara lain termasuk Kazakhstan, Laos, Pakistan, Rusia, dan Indonesia.
Pembentukan WAICO secara luas dianggap sebagai langkah konkret yang diambil Tiongkok untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk membangun kerangka kerja tata kelola AI yang adil dan merata serta menjadikan AI sebagai barang publik internasional yang bermanfaat bagi semua.
Sekretaris Jenderal PBB PBB António Guterres mencatat bahwa WAICO adalah “perkembangan alami” dari Inisiatif Tata Kelola AI Global yang diusulkan oleh Xi pada tahun 2023.
“Teknologi yang akan membentuk masa depan umat manusia harus dibentuk oleh seluruh umat manusia,” kata Guterres.
“Teknologi itu tidak dapat diatur oleh segelintir negara atau segelintir perusahaan. Setiap negara membutuhkan tempat di meja perundingan.”
Cina adalah pemimpin global dalam pengembangan AI. Pada tahun 2025, industri AI intinya bernilai lebih dari 1,2 triliun yuan (sekitar 175 miliar dolar AS), sementara jumlah perusahaan AI di seluruh negeri melebihi 6.200.
