Menurut Pramono, faktor-faktor yang memperburuk situasi, seperti perubahan tata guna lahan di hulu, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.
“Pemerintah DKI Jakarta terus menggunakan data BMKG untuk mengantisipasi banjir, baik akibat kiriman dari hulu, hujan lokal, maupun banjir rob. Kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk meredistribusi curah hujan,” kata Pramono.
Selain itu, Pemprov Jakarta bersama BMKG meningkatkan sistem peringatan dini berbasis teknologi yaitu BMKG Signature khusus wilayah Jakarta.
Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan yang nantinya akan memberikan informasi cuaca secara akurat dan tepat waktu kepada masyarakat sekaligus dapat merancang kebijakan tata ruang yang lebih adaptaif.
Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Yuke Maulani Septina, mengatakan, alih fungsi lahan di daerah hulu menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayahnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengeluarkan peraturan Gubernur terkait larangan penggunaan area resapan air untuk pembangunan.
“Jadi kalau kemarin ada banjir karena memang di bagian sempadan dan hulu-hulu sungai kita tidak ada penyangganya. Langkah-langlah strategis sedang kami jalankan terutama mengembalikan fungsi kawasan lindung ke semula,” ujarnya.
