Darilaut – Pemerintah sedang mengembangkan digitalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan.
Hal ini dinilai dapat mencegah terjadinya kebocoran BBM bersubsidi kepada golongan yang tidak berhak.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif mengatakan digitalisasi ini merupakan sebuah proses inovasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah.
Untuk itu, edukasi dan sosialisasi akan terus pemerintah gencarkan agar para nelayan terbiasa.
“Mungkin para nelayan belum familiar dengan sistem ini. Namun ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan,” ujar Latif di Jakarta pada Selasa (15/10).
Latif mengatakan KKP berkomitmen untuk dapat memberikan dukungan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi ini, para nelayan dapat menggunakan sistem QR Code untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah telah menyiapkan BBM subsidi, untuk memaksimalkannya dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Salah satu SPBUN dibangun di Pemalang, Jawa Tengah. SPBUN ini berada di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.
Uji coba digitilisasi telah dilaksanakan pada saat peresmian oleh Trian Yunanda, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap.
