Darilaut – WALHI Gorontalo menggelar diskusi media dan konferens pers mengungkap tabir transisi energi palsu: dampak sosial – ekologis hutan tanaman energi di Gorontalo.
Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber: Ketua Tim Riset Dr. Terri Repi dan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Gorontalo Defri Sofyan. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (28/10/2025) di Kota Gorontalo.
Hasil riset, Provinsi Gorontalo menjadi salah satu wilayah target pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) yang digadang-gadang sebagai solusi penyediaan bahan baku biomassa untuk mendukung agenda transisi energi nasional.
Pemerintah dan korporasi menarasikan pembangunan HTE sebagai langkah menuju energi bersih dan rendah karbon.
Namun, di balik narasi tersebut, muncul berbagai persoalan ekologis dan sosial yang kompleks: konversi hutan alam, hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, hingga hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat lokal.
WALHI Gorontalo mendesak kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk segera menghentikan seluruh aktivitas perluasan Hutan Tanaman Energi (HTE) di Provinsi Gorontalo. Seruan keras ini menyoroti dugaan pelanggaran hukum sistematis oleh sejumlah perusahaan biomassa, serta dampak pada lingkungan.
Menurut WALHI Gorontalo, ada praktik “pemutihan” legalitas yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi meski izinnya telah dicabut.
Salah satunya adalah kasus perubahan “izin pinjam pakai hutan” menjadi status “hutan hak”, yang dianggap sebagai rekayasa regulasi untuk melanggengkan penguasaan lahan oleh korporasi.
Lahan Dikuasai Korporasi
Data terbaru WALHI Gorontalo menunjukkan bahwa ketimpangan struktur penguasaan ruang di Provinsi Gorontalo kian mengkhawatirkan.
Hasil riset WALHI Gorontalo dari total 1.125.707 hektare luas wilayah provinsi, sebanyak 759.714 hektare atau 63 persen lahan dikuasai korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sementara masyarakat hanya menempati sisa ruang yang terbatas, tanpa jaminan untuk menjadikannya alat produksi yang layak.
Sejumlah nama pengusaha nasional hingga pejabat negara diduga berada di balik bisnis biomassa dengan memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber energi terbarukan di Provinsi Gorontalo. Namun, bisnis ini malah menambah degradasi lingkungan.
WALHI Gorontalo menemukan bisnis biomassa berasal dari hutan alam tebangan. Puluhan ribu hektare lahan di Gorontalo mengalami deforestasi, dan lebih dari 1.000 hektare hilang akibat proyek Hutan Tanaman Energi.
“Sebanyak 65 persen konsesi masih berupa hutan alam yang akan dibuka, menunjukkan biomassa bukan berasal dari hutan tanaman, tetapi hutan alam yang ditebang,” demikian temuan WALHI Gorontalo.
Protes Keras Terhadap Importir Asal Jepang
Sejumlah organisasi lingkungan dari Jepang dan Indonesia melayangkan protes keras terhadap importir produk biomassa pelet kayu (wood pellet) asal Jepang.
Bukan hanya sebagai importir pelet kayu, Hanwa Co., Ltd perusahaan yang berbasis di Jepang itu, diduga kuat juga ikut memodali usaha produk biomassa tersebut di Gorontalo.
Produk pelet kayu asal Gorontalo dianggap “biomassa terbarukan” sebagai salah satu jenis bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kenyataannya, hutan alam dirusak.
Diduga ada praktik terselubung greenwashing yang dapat menyesatkan publik. Greenwashing ini menunjukkan seolah-olah produk yang dihasilkan ramah lingkungan dan berkelanjutan, padahal tidak seperti itu di lapangan.
“Jika bahan baku energi dikumpulkan dari hutan alam yang dirusak, maka biomassa tidak bisa disebut energi bersih,” demikian pernyataan bersama lima organisasi lingkungan dari Jepang dan Indonesia, masing-masing Friends of the Earth (FoE) Jepang, WALHI Gorontalo, WALHI Nasional, Forest Watch Indonesia (FWI), dan Trend Asia, yang mengirimkan surat resmi kepada Hanwa Co., Ltd.