Darilaut – Data terbaru WALHI Gorontalo menunjukkan bahwa ketimpangan struktur penguasaan ruang di Provinsi Gorontalo kian mengkhawatirkan.
Hasil riset WALHI Gorontalo dari total 1.125.707 hektare luas wilayah provinsi, sebanyak 759.714 hektare atau 63 persen lahan dikuasai korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sementara masyarakat hanya menempati sisa ruang yang terbatas, tanpa jaminan untuk menjadikannya alat produksi yang layak.
Hasil riset ini telah dipresentasikan di Gedung LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Selanjutnya, diskusi media dan konferens pers mengungkap tabir transisi energi palsu: dampak sosial – ekologis hutan tanaman energi di Gorontalo, pada Selasa (28/10).
Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber: Ketua Tim Riset Dr. Terri Repi dan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Gorontalo Defri Sofyan.
Temuan WALHI Gorontalo mengungkap rata-rata setiap keluarga di Gorontalo pada 2023 hanya berpeluang mengakses sekitar 1,11 hektare lahan. Itu pun “belum dikurangi kawasan konservasi, danau” maupun ruang lainnya yang tidak dapat dijadikan alat produksi, seperti untuk kegiatan pertanian.
Ironisnya, negara melalui Perpu Nomor 56 Tahun 1960 telah mengamanatkan rumah tangga petani untuk memiliki minimal dua hektare lahan agar dapat hidup sejahtera.
