Jakarta – Sejumlah pemerintah daerah memperoleh hibah Kapal Pelayaran Rakyat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima hibah kapal pelayaran rakyat masing-amsing Provinsi Lampung, Kota Bengkulu, Kota Bima (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Kampar (Riau), Pesisir Barat Lampung, Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat), Kabupaten Mesuji (Lampung), Kota Pariaman (Sumatera Barat), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat).
Sebanyak 12 unit kapal pelayaran rakyat yang dihibabkan ini untuk tahun anggaran 2018. Diharapkan kapal-kapal ini akan semakin meningkatkan konektivitas dan pelayaran rakyat.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut menyaksikan penandatanganan Serah Terima Hibah Kapal Pelayaran Rakyat Pembangunan Tahun Anggaran 2018 dari Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Laut) kepada sembilan pemerintah daerah di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (15/4).
Budi mengatakan, rata-rata Pemda yang menerima kapal pelayaran rakyat ini akan memanfaatkan sebagai angkutan penumpang dan wisata. “Safety kapal pelayaran rakyat juga sudah baik,” ujar Budi.
Pengadaan kapal pelayaran rakyat ini, kata Budi, dilakukan agar konektivitas bagi masyarakat meningkat, namun tetap memperhatikan aspek kearifan lokal dan pelayaran rakyat.
Desain kapal pelayaran rakyat ini seperti kapal pinisi. Namun kapal pelayaran rakyat memiliki pengembangan agar dari segi desain lebih efisien, berdaya guna, lebih memiliki daya tahan, dan utilisasi.
Selain menyaksikan penyerahan kapal pelayaran rakyat, Menhub juga menyaksikan kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Institut Sepuluh November (ITS) tentang Desain Kapal dan menyaksikan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Peran Pelayaran Rakyat dalam Membangun Konektivitas pada Program Tol Laut.
Budi mengatakan, dengan penandatanganan MOU antara Kemenhub dengan ITS tersebut diharapkan dapat lebih mengefisienkan kapal pelayaran rakyat dari segi desain dan bermanfaat bagi masyarakat.
ITS mengusulkan agar desain kapal pelayaran rakyat selanjutnya tidak menggunakan kayu lagi. Tetapi menggunakan bahan bambu yang dinilai lebih ramah lingkungan (tidak merusak hutan). Penggunaan bambu juga dinilai akan meningkatkan budidaya bambu.
Saat ini, pemerintah memiliki program unggulan di sektor perhubungan laut seperti tol laut dan kapal perintis. Di lain pihak, ada dilema yang dihadapi dalam mengembangkan kedua program unggulan tersebut.
“Konektivitas di bagian timur Indonesia memerlukan angkutan dengan menggunakan kapal besar. Namun di waktu tertentu okupansi sangat rendah,” katanya.
Budi berharap para stakeholder perhubungan (PT Pelni, DPP INSA) dan ITS dapat mencari solusi inovasi agar pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain khususnya di Indonesia Timur berjalan efisien melalui FGD antara ITS dan stakeholder perhubungan terkait.
Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mengatakan, 94 kapal pelayaran rakyat telah dibangun untuk tahun anggaran 2018. Tahun 2018 sudah diserahkan 24 unit kapal (pembangunan Tahun Anggaran 2017), tahun ini diserahkan 32 unit kapal dan simbolis diserahkan 12 kapal.
“Tahun depan, rencananya kami akan membangun 50 unit kapal,” kata Agus.
Agus mengatakan, kapal pelayaran rakyat yang dihibahkan tersebut dapat menampung 24 penumpang, mengangkut barang hingga 20 ton dan memiliki kecepatan 9 knot.*
Komentar tentang post