Saat ini, kata Ahmad, diperlukan turunan dari ratifikasi serta pengesahan ini dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan mengenai keselamatan jiwa di laut untuk menerapkan konvensi internasional tersebut secara penuh bagi kapal-kapal berbendera Indonesia.
Peraturan Menteri mengenai keselamatan jiwa di laut ini juga diperlukan dalam rangka menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), dimana berdasarkan hasil sidang Assembly ke-32 IMO yang lalu, Indonesia dijadwalkan untuk diaudit pada tahun 2025.
Oleh karena itu, tujuan kegiatan dengar pendapat umum (public hearing) rencana Peraturan Menteri tentang pelaksanaan konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut beserta amandemennya untuk mensosialisasikan rencana peraturan tersebut.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub mengadakan public hearing untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder. Aturan yang disusun tersebut, memiliki kesamaan visi, persepsi, bermanfaat dan dapat diterapkan di lapangan, sehingga dapat meningkatkan nilai profit dan benefit bagi kapal berbendera Indonesia.
Komentar tentang post