Pendapat ini menekankan perlunya Negara untuk melindungi lautan dari ancaman terkait iklim seperti kenaikan permukaan laut dan pengasaman laut (ocean acidification).
Bagi Filipina, dengan salah satu garis pantai terpanjang di dunia dan ekosistem karang yang berkembang di dalam Segitiga Terumbu Karang, ancaman ini menimbulkan risiko signifikan bagi keanekaragaman hayati laut, perikanan, dan ekonomi pesisir.
“Mudah-mudahan, Pendapat Penasihat khusus ini akan meningkatkan kerja sama antar negara—ini adalah kunci dalam perubahan iklim karena Anda tidak akan menangani perubahan iklim secara sepihak. Anda harus melakukannya bersama-sama,” kata Heidar seperti dikutip dari Climate.gov.ph.
Mengingat kerentanan Filipina terhadap dampak iklim dan posisinya sebagai aktor aktif dalam berbagai kerangka hukum internasional seperti Loss and Damage Board, kuliah ini merupakan langkah penting dalam komitmen berkelanjutan Filipina untuk mengatasi perubahan iklim melalui diskusi internasional tentang perlindungan laut dan tata kelola iklim.
Komisi Perubahan Iklim adalah badan pembuat kebijakan utama pemerintah menuju Filipina yang tahan iklim dan cerdas iklim. Komisi ini berkomitmen untuk memastikan bahwa Filipina tetap menjadi pemain kunci dalam membentuk kebijakan iklim global, terutama dalam mengadvokasi hak-hak negara-negara kepulauan yang rentan dan masyarakat pesisir yang terkena dampak perubahan iklim secara tidak proporsional.
“Pendapat ITLOS sejalan dengan Rencana Adaptasi Nasional Filipina dan mendefinisikan janji Negara kami di bawah UNCLOS, UNFCCC dan Perjanjian Paris, dan instrumen hukum internasional terkait lainnya,” kata Direktur Eksekutif CCC, Robert E.A. Borje.
