Kepala Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Kolonel Laut (P) Whisnu Kusardianto mengatakan, isu terkait Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan titik-titik rawan terjadinya illegal fishing. Kemudian, human trafficking, destructive fishing (bom ikan) yang berada dalam wilayah perairan Laut Maluku.
Beberapa masukan lain dari peserta konsultasi publik yaitu perlunya pengembangan pelabuhan hub dan Floating Storage Refinery Unit (FSRU). Hal ini untuk mengantisipasi pengembangan Blok Masela yang kemungkinan berada di wilayah perencanaan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku.
Perlu diakomodir masalah kelembagaan lintas daerah provinsi dalam muatan Rancangan Perpres Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku, khususnya dalam menangani konflik nelayan andon yang melibatkan 4 (empat) Provinsi di Laut Maluku.
Selain itu, rencana induk pengembangan pelabuhan yang telah menetapkan alur masuk ke pelabuhan, alur perlintasan umum dan pelayararan, zona alih muat antar kapal, area lego jangkar, zona labuh, kapal mati, kapal antar Negara. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku perlu mengakomodasi rencana induk pengembangan pelabuhan yang telah disusun.
Kemudian, alokasi ruang laut untuk kegiatan lintas wilayah yang berupa alur kabel bawah laut internasional yang menghubungkan wilayah Minahasa Utara dengan negara Filipina.
Komentar tentang post