Muara dari semua jenis program dan intervensi pembangunan yang dilakukan oleh KKP adalah mewujudkan kesejahteraan stakeholders. Karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kelembagaan pelaku usaha dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi mereka.
Untuk mencapainya, dibutuhkan pengembangan kewirausahaan dan perluasan jangkauan penyaluran dana kelolaan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP).
Namun semua upaya ini tidak akan tercapai tanpa SDM yang berkualitas. Maka, KKP akan mengoptimalkan pemanfaatan inovasi teknologi dan riset serta meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan agar tujuan pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai.
KKP, menurut Zulficar, berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan dengan terus melawan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dan destructive fishing melalui pendekatan penegakan hukum dan mengimplementasikan HAM perikanan. Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertangung jawab dan berkelanjutan, KKP akan berupaya untuk mengoptimalkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.
Selain itu, 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan konservasi keanekaragaman hayati perlu dikelola dengan baik. “Pengelolaan WPP kita akan wujudkan melalui sistem kuota yang berbasis data serta menginisiasi model pngelolaan berbasis elektronik-WPP,” kata Zulficar.
Komentar tentang post