Koalisi juga menyerukan transparansi data dan penggunaan anggaran penanganan bencana. Pemerintah perlu membuka data terkini secara berkala mengenai jumlah korban, sebaran pengungsi, jenis bantuan yang telah didistribusikan, dan penggunaan anggaran bencana.
”Transparansi ini penting untuk mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan kelompok paling rentan tidak tertinggal,” kata Ulfa.
Kemudian, membangun strategi pemulihan yang berkeadilan gender dan berperspektif krisis iklim. Dalam jangka menengah dan panjang, ”kami mendesak adanya pemulihan yang tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas,” ujar Ulfa, terutama perempuan dan kelompok rentan, melalui perbaikan tata ruang, perlindungan ekosistem, serta kebijakan adaptasi dan mitigasi krisis iklim yang berpihak pada masyarakat paling terdampak.
Sejak 24 November 2025, banjir besar dan longsor melanda berbagai wilayah di Sumatra dan mengakibatkan kerusakan luas: rumah hanyut, akses jalan terputus, fasilitas publik lumpuh, serta banyak warga yang dinyatakan hilang dan belum tersentuh bantuan memadai.
Di tengah situasi darurat ini, perempuan, anak, lansia, penyintas disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok rentan lainnya menanggung beban berlapis dan sering kali tidak terlihat dalam kebijakan penanganan bencana.
