Darilaut – Diskusi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bekerja sama dengan BBC Media Action (BBC MA), menyebutkan bahwa kualitas informasi publik tidak boleh dikorbankan di tengah kompetisi konten.
Media dituntut kembali pada esensinya, untuk menyajikan informasi yang akurat dan terverifikasi. Sementara influencer, sebagai aktor baru yang berpengaruh, perlu didorong untuk mengedepankan tanggung jawab etis.
Kegiatan dengan tema “Diseminasi Riset Influencers dan Keberlanjutan Media di Indonesia” dengan dukungan dari IDN Times, pada Rabu (22/4).
Perspektif kritis disampaikan oleh Associate Professor of Public Policy dari Monash University, Ika Idris. Adanya ketimpangan dalam ekosistem influencer, khususnya terkait relasi dengan kekuasaan dan sumber pendanaan, kata Ika.
Dalam riset terhadap 16 influencer, ditemukan bahwa mereka yang cenderung pro-pemerintah memiliki sumber pendapatan yang lebih besar dan stabil. Sebaliknya, influencer yang kritis terhadap pemerintah sering menghadapi tantangan keberlanjutan.
Ika membagi praktik influencer dalam dua kategori. Pertama, clientelism sebagai hubungan transaksional berbasis bayaran dan kepentingan tertentu. Kedua, grassroots activism, yang merupakan dukungan berbasis ideologi atau preferensi personal, meski tetap berpotensi bias.
