Pemerintah Bentuk Tim Pelindungan Awak Kapal Perikanan

Jakarta - Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia mendukung langkah pemerintah yang membentuk Tim Perlindungan Awak Kapal Perikanan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurai permasalahan dan carut marut tata kelola awak kapal ikan yang bekerja di dalam dan luar negeri.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan, perlu ada harmonisasi regulasi, pengawasan awak kapal ikan dan edukasi masyarakat agar kesadaran pekerja awak kapal perikanan bisa ditingkatkan. "Awak kapal ikan selama ini menjadi korban, sehingga Pemerintah perlu mengatur tata kelola awak kapal ikan dari proses rekruitmen, penempatan dan kepulangan," kata Abdi, Rabu (28/8).

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman membentuk Tim Perlindungan Awak Kapal Ikan (PAKP). Upaya ini merupakan cara untuk meningkatkan perlindungan awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam maupun luar negeri.

Tenaga kerja di sektor perikanan tangkap belum ditangani dengan baik, di antaranya karena regulasi yang tumpang tindih, program yang masih lemah, tidak adanya direktorat khusus yang bertugas untuk menangani pekerja sektor maritim dan kualitas sumber daya manusia awal kapal perikanan yang masih rendah.

Menurut Deputi bidang Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Dr Purbaya Yudhi Sadewa, pembentukan tim ini bertujuan untuk me- review , mengkaji dan memberikan rekomendasi terkait peraturan dan kebijakan awak kapal perikanan serta menyusun standard operational procedure (SOP) terkait tugas tim nasional.

“Pembentukan tim pelindungan awak kapal perikanan dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi regulasi terkait awak kapal perikanan” kata Purbaya. Selain itu, upaya ini dilakukan untuk mengurangi praktik kerja paksa dan perdagangan orang yang pernah mencuat di Indonesia ketika kasus Benjina terbongkar pada 2015.

Keanggotaan tim ini terdiri dari Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, NGO, pelaku usaha perikanan dan asosiasi pelaut perikanan. Tim nasional ini akan fokus pada tiga area kerja, yaitu penyelarasan peraturan perundangan-undangan nasional dan internasional, pengawasan bersama dan edukasi, rekrutmen, penempatan, pelaporan dan pelayanan (ERP3).

Sementara itu, menurut National Project Coordinator Safe Seas Project dari Plan Indonesia, Roosa Sibarani, permasalahan ketenagakerjaan sektor perikanan tangkap mesti ditangani secara komprehensif dari hulu ke hilir. “Sejauh ini penanganan tenaga kerja perikanan tangkap ditangani secara sektoral sehingga perlu ada upaya perbaikan sinkronisasi regulasi, pengawasan, dan edukasi untuk meningkatkan skill dan kompetensi awak kapal perikanan,” kata Roosa.

Tim ini diharapkan akan bekerja guna memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk penguatan tata kelola ketenagakerjaan sektor perikanan tangkap.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar mengatakan, sejauh ini KKP telah mengeluarkan regulasi terkait HAM Perikanan, asuransi dan Perjanjian Kerja Laut. Regulasi tersebut merupakan upaya untuk melindungan awak kapal ikan.

"Hingga saat ini, KKP telah berhasil memfasilitasi 22.000 Perjanjian Kerja Laut awak kapal ikan dan 72.000 asuransi mandiri oleh pemilik kapal kepada ABK" kata Zulficar.*

Pemerintah Bentuk Tim Pelindungan Awak Kapal Perikanan

Proses Pengujian dan Sertifikasi AIS Kelas B, Inovasi BPPT

Undip dan Ahli Cetacea Jepang Teliti Pola Migrasi Paus di NTT

Postingan Terkait

Ratusan Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Boalemo

Kemarau Meluas, Potensi Hujan Tetap Ada

NTT Sentra Utama Produksi Rumput Laut Nasional

UNG Perkuat Kapasitas Dosen Melalui Pendidikan Lanjutan

Gelar Pelatihan Jurnalisme Lingkungan, AMSI Perkuat Pemahaman Isu Perubahan Iklim dan Verifikasi Digital

Depresi Tropis Berkembang di Dekat Guam, Akan Menguat di Laut Filipina

Teknologi Menanam Bawang Merah di Pesisir

Korban Tewas Gempa Sarangani Bertambah Menjadi 78 Orang, 30 Hilang

Undip dan Ahli Cetacea Jepang Teliti Pola Migrasi Paus di NTT

Komentar tentang post

TERBARU

Ratusan Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Boalemo

Kemarau Meluas, Potensi Hujan Tetap Ada

NTT Sentra Utama Produksi Rumput Laut Nasional

UNG Perkuat Kapasitas Dosen Melalui Pendidikan Lanjutan

Gelar Pelatihan Jurnalisme Lingkungan, AMSI Perkuat Pemahaman Isu Perubahan Iklim dan Verifikasi Digital

Depresi Tropis Berkembang di Dekat Guam, Akan Menguat di Laut Filipina

AmsiNews

REKOMENDASI

Akademisi UNG Boby Rantow Payu Raih Gelar Doktor

Angkatan Udara Filipina Lakukan Penilaian Kerusakan di Sarangani

8,4 Juta Jiwa Korban Bencana Alam di Indonesia Tahun 2021

Badai Ida yang Sangat Berbahaya Menuju Louisiana

Prof Eduart: Kolaborasi Riset Internasional Bersama PAIR Sejalan Dengan Program UNG di Teluk Tomini

Penyelam Perlu Dibekali Pendidikan Konservasi

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password