Pemerintah Bentuk Tim Pelindungan Awak Kapal Perikanan

Jakarta - Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia mendukung langkah pemerintah yang membentuk Tim Perlindungan Awak Kapal Perikanan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurai permasalahan dan carut marut tata kelola awak kapal ikan yang bekerja di dalam dan luar negeri.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan, perlu ada harmonisasi regulasi, pengawasan awak kapal ikan dan edukasi masyarakat agar kesadaran pekerja awak kapal perikanan bisa ditingkatkan. "Awak kapal ikan selama ini menjadi korban, sehingga Pemerintah perlu mengatur tata kelola awak kapal ikan dari proses rekruitmen, penempatan dan kepulangan," kata Abdi, Rabu (28/8).

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman membentuk Tim Perlindungan Awak Kapal Ikan (PAKP). Upaya ini merupakan cara untuk meningkatkan perlindungan awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam maupun luar negeri.

Tenaga kerja di sektor perikanan tangkap belum ditangani dengan baik, di antaranya karena regulasi yang tumpang tindih, program yang masih lemah, tidak adanya direktorat khusus yang bertugas untuk menangani pekerja sektor maritim dan kualitas sumber daya manusia awal kapal perikanan yang masih rendah.

Menurut Deputi bidang Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Dr Purbaya Yudhi Sadewa, pembentukan tim ini bertujuan untuk me- review , mengkaji dan memberikan rekomendasi terkait peraturan dan kebijakan awak kapal perikanan serta menyusun standard operational procedure (SOP) terkait tugas tim nasional.

“Pembentukan tim pelindungan awak kapal perikanan dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi regulasi terkait awak kapal perikanan” kata Purbaya. Selain itu, upaya ini dilakukan untuk mengurangi praktik kerja paksa dan perdagangan orang yang pernah mencuat di Indonesia ketika kasus Benjina terbongkar pada 2015.

Keanggotaan tim ini terdiri dari Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, NGO, pelaku usaha perikanan dan asosiasi pelaut perikanan. Tim nasional ini akan fokus pada tiga area kerja, yaitu penyelarasan peraturan perundangan-undangan nasional dan internasional, pengawasan bersama dan edukasi, rekrutmen, penempatan, pelaporan dan pelayanan (ERP3).

Sementara itu, menurut National Project Coordinator Safe Seas Project dari Plan Indonesia, Roosa Sibarani, permasalahan ketenagakerjaan sektor perikanan tangkap mesti ditangani secara komprehensif dari hulu ke hilir. “Sejauh ini penanganan tenaga kerja perikanan tangkap ditangani secara sektoral sehingga perlu ada upaya perbaikan sinkronisasi regulasi, pengawasan, dan edukasi untuk meningkatkan skill dan kompetensi awak kapal perikanan,” kata Roosa.

Tim ini diharapkan akan bekerja guna memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk penguatan tata kelola ketenagakerjaan sektor perikanan tangkap.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar mengatakan, sejauh ini KKP telah mengeluarkan regulasi terkait HAM Perikanan, asuransi dan Perjanjian Kerja Laut. Regulasi tersebut merupakan upaya untuk melindungan awak kapal ikan.

"Hingga saat ini, KKP telah berhasil memfasilitasi 22.000 Perjanjian Kerja Laut awak kapal ikan dan 72.000 asuransi mandiri oleh pemilik kapal kepada ABK" kata Zulficar.*

Pemerintah Bentuk Tim Pelindungan Awak Kapal Perikanan

Proses Pengujian dan Sertifikasi AIS Kelas B, Inovasi BPPT

Undip dan Ahli Cetacea Jepang Teliti Pola Migrasi Paus di NTT

Postingan Terkait

Melki Gani – Fajri A. Kidjab Ketua dan Sekretaris Terpilih AMSI Gorontalo Periode 2026-2030

Mangrove Dapat Menyerap logam berat Merkuri

Mangrove Biofilter Alami Mengurai Limbah Budidaya Laut

ENSO dan IOD Kondisi Netral, Monsun Australia Melemah

Waspada Hujan Ringan dan Lebat di Berbagai Wilayah Indonesia

Ekosistem Laut Saling Terhubung

Pengurus AMSI Kepri 2025–2028 Dilantik

Krisis Selat Hormuz, IMO: Kapal dan Pelaut Jadi Alat Tawar-Menawar

Undip dan Ahli Cetacea Jepang Teliti Pola Migrasi Paus di NTT

Komentar tentang post

TERBARU

Melki Gani – Fajri A. Kidjab Ketua dan Sekretaris Terpilih AMSI Gorontalo Periode 2026-2030

Mangrove Dapat Menyerap logam berat Merkuri

Mangrove Biofilter Alami Mengurai Limbah Budidaya Laut

ENSO dan IOD Kondisi Netral, Monsun Australia Melemah

Waspada Hujan Ringan dan Lebat di Berbagai Wilayah Indonesia

Ekosistem Laut Saling Terhubung

AmsiNews

REKOMENDASI

Ekspedisi Nusantara Jaya, 28 Hari dengan KRI Dewaruci

Hasil Penelitian, Polri Harus Mendorong Pertambangan Rakyat Berkelanjutan

Ciri Genetik Burung Maleo

Mati Mesin, Penumpang KM Tiga Putri 2 Ditemukan Selamat di Perairan Belang

Limbah Medis Covid-19 di Indonesia Capai 18.460 Ton

Libur Nasional, Tol Laut dan Logistik Berjalan Normal

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password