Darilaut – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025, sebuah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola laut serta mendukung pembangunan ekonomi biru yang berbasis data. Peluncuran peta tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Kamis (4/11) di Jakarta. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Indonesian Seagrass Mapping Partnership (ISMP) yang melibatkan UGM, BRIN, BIG, Universitas Hasanuddin, serta The University of Queensland Australia. Selain itu, program ini turut didukung pendanaan dari The David and Lucille Packard Foundation dan Global Fund for Coral Reefs (GFCR) melalui YKAN.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa peta ini merupakan instrumen penting dalam menghadapi perubahan iklim dan melaksanakan amanah Perpres 110 Tahun 2025 mengenai nilai ekonomi karbon.
“Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 bukan sekadar angka, tetapi menjadi fondasi agar setiap kebijakan berbasis pada data yang akurat,” ujar Sakti Wahyu.
Menurut Sakti Wahyu, pemutakhiran data ekosistem laut diperlukan agar pemerintah mampu menyusun strategi pengendalian emisi gas rumah kaca secara tepat.
